ifakta.co, TANGERANG – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, (APKASI) mengadakan acara webinar dengan tema “Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Setentak di Tengah Pandemi Covif-19 bertempa di Kantor Sekretariat Apkasi Jakarta, Selasa (30/6/20).
Webiner ini dipandu langsung oleh Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Acara di hadiri Ahmad Dolly K.T Ketua Komisi II DPR RI sebagai narasumber, Cahyo Ariawan Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Pramono Ubaid Komisioner KPU RI, dan Budi Sulistyono Bupati Ngawi. Hadir juga Ketua Umum APKASI Azwar Anas yang juga sebagai Bupati Banyuwangi.
Bupati Zaki mengatakan, demokrasi harus terus berjalan tidak boleh berhenti karena covid-19 dan tentu saja Apkasi sangat mendukung langkah dari pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak 2020.
“Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang harus ditempuh secara ketat dan demokrasi harus terus berjalan maka setiap daerah pun bersiap dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 Karena itu adalah tujuan pemerintah dan DPR,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, Webinar kali ini akan melihat dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah yang nantinya akan melakukan pemilihan serentak 2020 dan dalam webinar ini.
“Mari kita mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak,” kata Bupati.
Zaki sebagai moderator menanyakan kepada Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly, bagaimana peranan DPR RI dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk membantu Daerah dalam Pemilukada serentak.
Ahmad Dolly K.T memaparkan bahwa, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar pada Desember 2020 diputuskan secara politik maupun hukum dan akan segera di diundangkan di DPR Perpu yang mengatur Pilkada serentak 2020.
Menurut dia, Pilkada serentak tahun 2020 tentu harus ada penyesuaian di lapangan ada protokol-protokol yang harus ditaati dan diterapkan.
“Kita juga sudah menyepakati akan memberikan dukungan penuh terhadap konsekuensi penyesuaian ini selain ada peraturan harus disesuaikan juga ada penambahan penambahan kebutuhan peralatan untuk memenuhi pilkada serentak tersebut,” Katanya.
Ia melanjutkan, Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah komitmen dalam pemenuhan kebutuhan tambahan karena Pemilukada kali ini yang pertama dilakukan di tengah pandemi dan tentu saja ada tambahan alat kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
Zaki pun kembali bertanya kepada Komisioner KPU, bagaimana kesiapan KPU dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU RI karena Pemilukada kaliini pertama dalam sejarah ada di tengah situasi pandemi.
Mendengar pertanyaan Zaki sebagai moderator, Pramono Ubaid selaku Komisioner KPU RI memaparkan, Pemilu serentak di tengah pandemi pasti memiliki tingkat kesulitan tersendiri.
Kata dia itu semua akan diatur dalam peraturan yang tertuang sampai proses pemungutan dan penghitungan suara harus diatur sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan.
“Peserta pemilu, panitia, maupun petugas harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya Karena itu adalah kunci utama dalam pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi covid 19, seperti kampanye dan jam datang kehadiran para pemilih harus diatur jangan sampai berjubel, ke depan semuanya harus diatur sesuai dengan protokol covid-19,” paparnya.
KPU RI juga mendorong pemerintah pusat agar mensupport bantuan dari APBN terutama dalam pemenuhan elemen-elemen dalam Pemilukada serentak tersebut karena tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang lebih dibandingkan pemilu biasanya.
Bupati Zaki yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apkasi lanjut bertanya kepada Cahyo selaku Plh. Dirjen Kemendagri bagaimana langkah Kemendagri dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2020, dan bagaimana daerah bisa sukses dan berhasil menjalankan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid 19.
Cahyo mengharapkan, harus mampu memfasilitasi daerah-daerah yang melaksanakan Pemilu serentak ditengah pandemi covid 19 ini.
“Sukses Pilkada serentak 2020 nanti di tengah pandemi menjadi acuan kesuksesan negara kita dalam berdemokrasi,” kata Cahyo.
Kemendagri juga memberikan indikator kunci sukses untuk melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi
Pertama fokus dan dukung penuh KPU dan jajarannya serta dkpp dan jajarannya dan pemerintah secara spesifik Mendagri beserta kementerian dan lembaga tetap konsisten mendukung langkah-langkah suksesnya Pemilukada 2020.
Kedua bagi para peserta baik partai politik maupun calon yang berkompetisi harus mengedepankan prinsip berkompetensi secara sehat sesuai aturan siap menang dan siap kalah serta anjuran untuk mengikuti protokol kesehatan covid-19
Tiga aparat keamanan harus bersifat netral dan bersifat tegas guna menjamin kesuksesan pemilu
Empat, Yang tak kalah penting adalah media massa memiliki peranan penting dengan memberikan data fakta dan informasi yang berita positif sosialisasi penerapan protokol kesehatan covid-19
Yang kelima partisipasi masyarakat sebagai cerminan pelaksanaan pemilu yang baik dan berhasil dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid 19.
(amy)
