SEMARANG, ifakta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada meningkatnya timbulan sampah organik, khususnya dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota guna mengantisipasi lonjakan sampah tersebut.
“Tentu ada pengaruhnya terhadap timbulan sampah. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan BGN untuk wilayah Jawa Tengah dan bersama Dinas LH kabupaten/kota se-Jateng,” ujar Widi saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).
Iklan
Siapkan Pelatihan Pengolahan Sampah
DLHK Jateng kini menyiapkan pelatihan bagi dapur-dapur MBG agar mampu mengelola sampah secara mandiri. Beberapa metode yang ditawarkan antara lain pemanfaatan sisa bahan makanan untuk budidaya magot, penggunaan komposter, hingga pengolahan melalui lubang biopori khusus organik.
“Sudah banyak inovasi yang kami tawarkan, seperti magot, komposter, hingga biopori untuk sampah organik,” jelasnya.
Meski belum memiliki data rinci terkait volume sampah dari aktivitas SPPG, Widi memastikan jumlahnya meningkat seiring bertambahnya dapur MBG di Jawa Tengah.
“Data detailnya memang belum ada karena sifatnya fluktuatif. Tapi jumlah dapur SPPG meningkat, tentu berdampak pada kenaikan timbulan sampah,” tambahnya.
Kurangi Beban TPA yang Over Kapasitas
Widi menegaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya agar tidak seluruhnya dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang sebagian besar sudah mengalami kelebihan kapasitas.
Menurutnya, dapur SPPG relatif lebih mudah diawasi sehingga intervensi pengelolaan sampah bisa dilakukan lebih efektif.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan pengangkutan sampah ke TPA. Harus ada pengelolaan dari sumbernya,” tegasnya.
Imbauan serupa juga ditujukan kepada pengelola pasar, kawasan wisata, hingga perkantoran untuk menerapkan pengolahan sampah mandiri.
Terkait sisa makanan siswa yang tidak habis dikonsumsi, DLHK mendorong sekolah dan masyarakat memanfaatkannya sebagai pakan magot yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Sisa makanan bisa dikelola menjadi magot. Ini yang kami dorong agar semua lapisan masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari sumber,” pungkasnya. (AMN)
