JAKARTA, ifakta.co – Rencana Presiden Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di Papua sebagai sumber energi alternatif mendapat perhatian dari DPR.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan membuka kawasan hutan baru yang berisiko merusak lingkungan.
Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menegaskan Papua memiliki peran strategis sebagai benteng ekologi nasional. Menurutnya, pengalaman di sejumlah wilayah menunjukkan alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit kerap berujung pada bencana ekologis.
Iklan
“Alih fungsi hutan yang tidak terkendali telah memicu banjir, longsor, hingga krisis lingkungan di berbagai daerah. Ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di Papua,” kata Daniel, Kamis (18/12/2025).
Ia menilai rencana penanaman sawit harus didahului kajian menyeluruh, terutama terkait kontur tanah dan lokasi yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) serta wilayah pegunungan.
Daniel menolak keras jika pengembangan sawit dilakukan dengan membuka hutan primer.
Menurut Daniel, penanaman kelapa sawit masih memungkinkan apabila dilakukan di lahan yang sudah ada atau lahan eksisting, tanpa menambah pembukaan kawasan hutan baru. “Kalau memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, itu tidak menjadi persoalan. Yang tidak boleh adalah membuka hutan baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Daniel menekankan Papua bukanlah ruang kosong untuk ekspansi komoditas. Wilayah tersebut memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang harus dilindungi hak-haknya.
“Jika pengelolaan dilakukan tanpa kehati-hatian dan perlindungan lingkungan serta masyarakat adat, risiko bencana seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh bisa terulang, bahkan dengan dampak lebih besar,” jelasnya.
PKB, kata Daniel, mendukung kemandirian energi nasional. Namun, tujuan tersebut tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan jangka panjang dan penderitaan masyarakat Papua di masa depan.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi lahan sawit yang cukup besar tanpa harus membuka hutan baru. Berdasarkan data yang ada, luas lahan eksisting mencapai lebih dari 16 juta hektare, termasuk lahan bermasalah yang telah diinventarisasi dan diambil alih negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Optimalisasi lahan yang sudah ada harus menjadi prioritas agar produksi meningkat tanpa merusak hutan,” tegas Daniel.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan menjadikan Papua swasembada energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
Selain kelapa sawit, Prabowo juga menyebut pengembangan tebu dan singkong sebagai bahan baku bioenergi, serta pemanfaatan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil.
Presiden menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah di Indonesia mampu mencapai swasembada energi dan pangan, sehingga ketergantungan impor BBM dapat ditekan dan anggaran negara bisa dihemat hingga ratusan triliun rupiah.
(Amin)
