MATARAM, ifakta.co – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat pengamanan maritim nasional melalui serangkaian koordinasi strategis. Salah satunya dilakukan lewat “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Berdasarkan RPJMN 2025–2029” yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/11/2025).
Kegiatan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa tersebut menegaskan pentingnya kesiapsiagaan daerah dan penguatan kerja sama lintas-instansi dalam menjaga keamanan laut.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Wahyu Handoyo, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan maritim berjalan sesuai standar nasional.
Iklan
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas-instansi, serta memastikan implementasi kebijakan keamanan maritim berjalan sesuai standar nasional,” ujar Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan koordinasi operasional di lapangan menjadi prioritas utama, termasuk memastikan kesiapsiagaan di jalur-jalur kritis serta integrasi data dan informasi yang lebih andal.
“Prioritas kami adalah memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh jalur kritis, serta memastikan integrasi data dan informasi maritim yang dapat diandalkan,” tegasnya.
Wahyu menambahkan bahwa upaya penguatan keamanan maritim tidak akan berhasil tanpa sinergi kuat antar-pemangku kepentingan. Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, hingga masyarakat pesisir menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pengawasan di wilayah perairan NTB.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, dan masyarakat pesisir, peningkatan keamanan laut di NTB dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, intelijen daerah, serta berbagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan maritim.
Kemenko Polkam berharap hasil pertemuan ini dapat memperkuat mekanisme pengamanan laut dan meningkatkan respons cepat terhadap ancaman di wilayah perairan NTB.
(Amin)
