TANGERANG, ifakta.co – Dugaan maraknya proyek siluman yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memicu kemarahan publik. Di berbagai titik pada 29 kecamatan, ditemukan kegiatan fisik yang berjalan tanpa papan informasi, tanpa koordinasi, dan tanpa kejelasan anggaran.
Temuan itu menimbulkan kecurigaan adanya permainan oknum di sejumlah dinas yang diduga mengelola kegiatan secara tertutup tanpa pengawasan yang layak. Para aktivis menilai praktik tersebut merusak tata kelola pemerintahan dan berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.
Dapil 2 Paling Banyak Dikeluhkan
Iklan
Sorotan paling keras berasal dari wilayah Dapil 2, meliputi Kronjo, Kresek, Gunung Kaler, Kemiri, Mauk, Sukamulya, Mekar Baru, dan Sukadiri. Warga mengaku sering melihat proyek fisik berjalan di lapangan, namun tidak pernah menemukan papan informasi yang seharusnya wajib dipasang sesuai aturan.
Selain merugikan masyarakat, kondisi ini dianggap menutup akses publik terhadap transparansi anggaran.
Jaya, tokoh masyarakat Gunung Kaler, menyuarakan kegelisahan warganya.
Jaya mengatakan, “Kami cuma ingin pembangunan yang jujur dan terbuka. Kalau proyeknya resmi, tunjukkan papan informasi. Kalau itu tidak ada, publik pasti curiga. Jangan sampai APBD dikelola oleh oknum nakal. Kami minta Bupati turun langsung dan bersihkan ini.”
Kasus Gapura Bakung: Contoh Minimnya Pengawasan
Salah satu contoh konkret terjadi pada pembangunan gapura di Desa Bakung, Kecamatan Kronjo. Proyek itu berjalan diam-diam, tanpa papan informasi, dan tanpa pemberitahuan kepada pihak kecamatan.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kronjo mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
PPTK mengatakan, “Kami benar-benar tidak tahu soal pembangunan gapura ini. Kalau pengerjaannya di luar penunjukan langsung (PL), kami sangat menyayangkan. Koordinasi harusnya ada, apalagi proyek dibiayai dinas.” Selasa (18/11/25).
Minimnya koordinasi ini semakin menguatkan dugaan adanya pola kerja yang tidak wajar dalam pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
Aktivis Desak Audit Besar-Besaran
Sejumlah aktivis dan pegiat kontrol sosial mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk segera melakukan evaluasi total terhadap dinas yang mengeluarkan pagu anggaran.
Mereka meminta audit menyeluruh terhadap seluruh proyek tanpa papan informasi dan menindak tegas oknum yang mencoba bermain di balik anggaran publik.
Seorang aktivis mengatakan, “Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Bupati harus bertindak sebelum situasi makin parah.”
Publik Menunggu Sikap Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai maraknya proyek tanpa keterangan di 29 kecamatan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai aturan dan bukan ajang mencari keuntungan pribadi.
(Sb-Alex)
