JAKARTA, Ifakta.co | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana tegas untuk memberantas praktik mafia di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan pihaknya akan melakukan “penangkapan besar-besaran” terhadap para pelaku penyelundupan dan mafia yang merugikan negara.
Dalam pernyataannya, Menkeu Purbaya menunjukkan komitmennya untuk tidak gentar melawan pihak manapun yang menjadi beking atau pelindung praktik ilegal tersebut.
“Saya tidak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya, Presiden. Presiden paling tinggi, kan, di sini,” tegas Purbaya, menggarisbawahi dukungan penuh dari kepala negara dalam upaya pembersihan ini.
Iklan
Aksi bersih-bersih ini akan diprioritaskan untuk menindak penyelundupan barang yang marak terjadi dan disinyalir menyebabkan kerugian besar bagi negara serta melemahkan industri domestik.
Purbaya menyebutkan beberapa sektor yang menjadi target utama penertiban, antara lain, Rokok ilegal, Tekstil, dan Baja.
Menkeu menyatakan telah menerima informasi adanya oknum di internal Bea Cukai yang ikut menjadi ‘bekingan’ di balik masuk dan keluarnya barang-barang selundupan. “Saya akan kejar satu per satu,” ujar Purbaya. Ia yakin penghentian barang selundupan akan secara signifikan meningkatkan rasio penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri.
Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa penindakan akan berlaku tanpa pandang bulu. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya beking dari figur berpangkat tinggi di balik jaringan mafia ini.
“Dirjen Bea Cukai saya kan (Jenderal) bintang tiga, kalau bintang empat (beking), kita lapor ke Presiden,” jelasnya, menunjukkan keseriusan untuk membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kemenkeu untuk memperbaiki tata kelola ekonomi agar pertumbuhan berjalan sehat, memastikan kepatuhan pajak, dan melindungi industri nasional dari persaingan tidak sehat akibat barang ilegal. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat mendukung langkah reformasi dan penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini. (Jo)
