TANGERANG — ifakta.co –
Program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang menyehatkan pelajar lewat Makanan Bergizi Gratis (MBG) justru tercoreng di lapangan. Fakta mencengangkan muncul dari SMK Negeri 03 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Gunung Kaler — di mana sejumlah siswa menerima makanan basi yang tidak layak konsumsi.
Ironis, program yang menelan anggaran fantastis demi meningkatkan gizi generasi muda, justru berubah menjadi sumber keluhan dan kekecewaan. Siswa dan orang tua mendapati nasi berlendir dan lauk berbau asam, diduga akibat lemahnya pengawasan dari dapur penyedia yang dikelola Yayasan Al Rahim Al Islami.
Pihak sekolah pun tak menampik kenyataan tersebut.
Iklan
“Kami sangat prihatin dengan laporan makanan MBG yang basi dan tidak layak konsumsi. Hari ini saja, Senin 6 Oktober, saya cek langsung dan memang benar ada sebagian makanan yang basi. Kami sudah kembalikan ke dapur Yayasan Al Rahim Al Islami yang mengelola program MBG ini,” tegas perwakilan SMKN 03 Kabupaten Tangerang kepada Ifakta.co.
Sekolah berjanji akan berkoordinasi dengan penyedia makanan untuk mencegah kejadian serupa.
“Kami meminta maaf kepada siswa dan orang tua atas ketidaknyamanan ini. Ke depan kami akan lebih ketat mengawasi kualitas makanan MBG,” tambahnya.
Namun bagi publik, permintaan maaf belum cukup. Banyak pihak menilai ini sebagai bukti nyata lemahnya kontrol dari pemerintah pusat hingga daerah dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.
Ketua Prabos Nusantara DPP Provinsi Banten, Mugiri, ikut bersuara keras.
“Kami akan terus mengawal dan memonitor program MBG ini. Jangan sampai kejadian seperti di SMKN 03 terulang kembali. Anak-anak bangsa tidak boleh jadi korban makanan basi,” ujar Mugiri menegaskan.
Sementara itu, pihak Yayasan Al Rahim Al Islami, selaku pengelola dapur MBG yang berlokasi di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi tim Ifakta.co juga belum mendapat respons.
Pemerhati kebijakan publik dan tokoh masyarakat Rinto SH menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dari pemerintah terhadap pihak pelaksana di lapangan.
“Program bagus tanpa kontrol yang kuat hanya akan jadi proyek pencitraan. Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Pemerintah harus turun tangan dan audit total dapur MBG di setiap daerah,” tegas Rinto kepada Ifakta.co.
Kasus di SMKN 03 ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pelaksana program nasional. Jika pemerintah serius menyehatkan anak bangsa, maka kualitas makanan harus menjadi prioritas — bukan sekadar formalitas anggaran.(Sb-Alex)
