JAKARTA, ifakta.co — Sejumlah ekonom memperkirakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya bersifat sementara, bahkan diprediksi tak lebih dari beberapa minggu di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Kebijakan pemerintah yang memilih menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi dinilai sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun, di balik itu, tekanan terhadap fiskal negara disebut semakin besar.
Analis ekonomi menilai, jika kebijakan tersebut terus dipaksakan, pemerintah berpotensi harus menambah utang atau memangkas anggaran kementerian/lembaga, termasuk transfer ke daerah yang dapat berdampak jangka panjang.
Iklan
Pemerintah sendiri memastikan harga BBM belum akan mengalami penyesuaian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas nasional.
“Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan penghematan energi mulai 1 April 2026. Di antaranya penerapan work from home (WFH) bagi ASN setiap Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, hingga pengurangan perjalanan dinas.
Selain itu, pembelian BBM juga dibatasi, seperti maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat, serta pengaturan ketat untuk angkutan umum dan layanan publik.
Pemerintah mengklaim kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menghemat hingga Rp6,2 triliun dari APBN serta Rp59 triliun dari konsumsi BBM masyarakat.
Namun demikian, kalangan ekonom mengingatkan bahwa daya tahan fiskal Indonesia sangat bergantung pada harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan ruang anggaran negara.
Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyebut kemampuan menahan kenaikan BBM sangat terbatas.
“Secara realistis, ini hanya bertahan dalam hitungan bulan, bukan tahun, jika tekanan eksternal tidak mereda,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur CELIOS, Media Wahyudi Askar. Ia menilai, kemampuan APBN kemungkinan hanya mampu bertahan dalam jangka sangat pendek, bahkan hanya beberapa minggu.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih mengandalkan realokasi anggaran dan efisiensi belanja, termasuk pemangkasan program tertentu seperti makan bergizi gratis.
Di sisi lain, konflik di Timur Tengah dinilai akan terus menahan harga minyak dunia tetap tinggi. Bahkan, rencana Iran mengenakan biaya transit di Selat Hormuz berpotensi memperparah situasi global.
“Artinya ini hanya soal waktu bahwa BBM itu akan dinaikkan,” ujarnya.
Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, bahkan memperkirakan penyesuaian harga BBM bisa terjadi dalam waktu dekat.
“Saya rasa tidak sampai satu bulan, kemungkinan akan ada kenaikan sekitar 10 persen,” katanya.
Sementara itu, Pertamina menyatakan tetap mengikuti arahan pemerintah terkait kebijakan harga BBM. Perusahaan juga memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman.
Di sisi fiskal, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp90 triliun–Rp100 triliun. Meski demikian, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 2,9 persen dari PDB.
Pemerintah mengklaim kondisi fiskal masih kuat dengan dukungan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan menghadapi gejolak global.
(AMN)
