BANDUNG, ifakta.co – Universitas Padjadjaran (Unpad) mengukuhkan delapan Guru Besar baru dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran dalam Sidang Terbuka Pengukuhan Jabatan Guru Besar yang digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Selasa (31/3/2026).
Pengukuhan itu menegaskan kontribusi akademik Unpad dalam pengembangan ilmu hukum dan kesehatan di Indonesia.
Dalam orasi ilmiahnya, Guru Besar bidang Hukum Kepailitan, Prof. Nyulistiowati Suryanti, mengangkat tema penyelesaian utang piutang melalui mekanisme kepailitan sebagai solusi dalam dunia usaha yang semakin kompleks
Iklan
Ia menilai kepailitan menjadi pilihan karena prosesnya cepat, memberikan kepastian hukum, serta mampu melindungi kepentingan debitor dan kreditor.
“Perusahaan yang sudah diputuskan pailit tidak hanya tergantung dari para pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang, tetapi peran pemerintah dengan itikad baik untuk menyelamatkan,” jelas Prof. Nyulistiowati, dilansir dari Kanal Media Unpad (31/3).
Sementara itu, Prof. Elisatris Gultom yang merupakan Guru Besar bidang Hukum Persaingan Usaha menyoroti ketimpangan antara usaha besar dan UMKM dalam pola kemitraan. Ia menekankan perlunya penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tercipta hubungan usaha yang adil dan setara.
“Kegiatan usaha adil hanya dapat diwujudkan ketika para pihak mengakui bahwa kedudukan hukum mereka adalah setara, tidak saja dalam tahapan merumuskan isi atau klausul perjanjian kemitraan tetapi juga dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Guru Besar bidang Hukum Lingkungan, Prof. Imamulhadi, menegaskan pentingnya hukum lingkungan adat sebagai dasar pembaruan hukum nasional. Ia menyebut nilai-nilai kearifan lokal mampu menjaga keseimbangan hubungan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan.
“Hukum lingkungan adat berkarakter tradisional-religius-komun. Agar hukum lingkungan nasional efektif, maka hendaknya dilakukan pembaharuan sistem hukum lingkungan nasional berbasis hukum lingkungan adat sebagai hukum aslinya bangsa Indonesia,” paparnya.
Adapun Prof. Danrivanto Budhijanto, Guru Besar bidang Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyoroti tantangan hukum di era kecerdasan artifisial. Ia menekankan pentingnya rekonstruksi paradigma hukum agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi digital.
“Hukum harus hadir untuk melindungi warga negara dari eksploitasi korporasi teknologi raksasa, memastikan bahwa manfaat revolusi digital dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” jelasnya.
Dari bidang kedokteran, Prof. Nucki Nursjamsi Hidajat menjelaskan pentingnya peran bedah tangan dan mikro dalam memulihkan fungsi serta produktivitas manusia. Ia juga menyoroti perkembangan teknologi medis seperti pengobatan regeneratif dan bionik.
“Ilmu pengetahuan, teknologi di bidang orthopaedi dan bedah tangan mengalami perubahan transformatif oleh inovasi dalam bidang biologi, robotika, kecerdasan buatan, dan pengobatan regeneratif. Harapan baru tersebut antara lain, regenerative medicine, tissue engineering, serta bionic dan transplantasi,” paparnya.
Sementara itu, Prof. Wijana mengangkat pentingnya transformasi layanan kesehatan pendengaran sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Transformasi kesehatan pendengaran merupakan investasi yang ikut menentukan daya saing Indonesia di tingkat global. Tanpa pendengaran yang baik, transfer pengetahuan (edukasi) dan peningkatan kualitas SDM tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Guru Besar bidang Kedokteran Fetomaternal, Prof. Adhi Pribadi, menekankan pentingnya diagnosis prenatal untuk mendeteksi dini kelainan pada janin melalui teknologi seperti fetal ekhokardiografi.
“Info intrauterin serta tatalaksana yang tepat menghasilkan kualitas neonatus yang baik. Perlunya pendidikan dokter bedah jantung yang mumpuni untuk menampung bayi bermasalah yang telah terdiagnosis oleh seorang konsultan fetomaternal agar bayi dan balita di Indonesia tetap berkualitas,” paparnya.
Adapun Prof. Muhammad Alamsyah Aziz menyoroti pentingnya transformasi layanan obstetri berbasis pendekatan preventif dan diagnostik presisi untuk meningkatkan keselamatan ibu dan anak.
“Pengembangan ilmu obstetri di masa depan diharapkan mampu menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih preventif, presisi, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan anak,” paparnya.
Pengukuhan delapan Guru Besar ini mencerminkan komitmen Unpad dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan tantangan zaman. Beragam gagasan yang diangkat, mulai dari hukum hingga kesehatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
(naf/kho)
