PASURUAN, ifakta.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti penghapusan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur.
Per Januari 2026, tercatat sebanyak 1.480.380 warga Jatim dinonaktifkan dari kepesertaan PBI.
Jumlah tersebut dinilai tidak kecil dan berpotensi berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat prasejahtera.
Iklan
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Maka saya minta pilar-pilar sosial untuk terus mendampingi dalam mitigasi data, karena itu yang paling penting saat ini,” tegas Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Khofifah menekankan pentingnya percepatan verifikasi dan validasi data agar warga yang memang berhak dapat segera diaktifkan kembali kepesertaannya.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan sosial tepat sasaran.
Salurkan Bansos Rp 7,7 Miliar
Selain menyoroti persoalan BPJS PBI, dalam kunjungan tersebut Khofifah juga menyerahkan bantuan sosial dan tali asih kepada pilar-pilar sosial tahun anggaran 2026.
Total bantuan untuk Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 7.735.250.000.
Rinciannya:
PKH Plus: Rp 3,494 miliar untuk 1.747 keluarga (masing-masing Rp 2 juta).
Bantuan kemiskinan ekstrem: Rp 2,254 miliar untuk 1.503 jiwa (Rp 1,5 juta per penerima).
Bantuan penyandang disabilitas: 83 jiwa menerima Rp 3,6 juta.
Bantuan pendidikan (KIP Putri dan PPKS Jawara): 110 penerima masing-masing Rp 3 juta.
“Semoga bantuan ini dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kewirausahaan, dengan dukungan penuh dari pilar sosial di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya bantuan personal, Pemprov Jatim juga mengalokasikan dukungan bagi BUMDesa, Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa senilai ratusan juta rupiah sebagai stimulus penguatan ekonomi desa.
Khofifah berharap bantuan tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Data Akurat Jadi Kunci
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyambut baik sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan.
Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dukungan ini bukti nyata Pemprov Jatim hadir. Dengan efisiensi anggaran dan akurasi data, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan segera terwujud,” kata Rusdi.
Ia juga mengapresiasi peran relawan Tagana, TKSK, dan pendamping PKH yang menjadi ujung tombak distribusi bantuan sosial di tingkat masyarakat bawah.
Dengan langkah mitigasi data dan penguatan perlindungan sosial, Pemprov Jatim berharap tak ada warga miskin yang terlewat dari akses layanan kesehatan maupun bantuan sosial. (AMN)
