ACEH BARAT, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajukan usulan anggaran sebesar Rp203,28 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk percepatan penanganan pemulihan pascabanjir yang melanda wilayah tersebut pada 26–30 November 2025.
Usulan ini disusun berdasarkan rekapitulasi kebutuhan biaya per sektor yang terdampak.
Dalam dokumen resmi yang diterima ifakta.co, anggaran terbesar dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana, irigasi, serta penguatan tebing sebesar Rp174,8 miliar. Sektor pertanian hortikultura turut menjadi perhatian dengan total kerugian komoditas cabai, bawang, dan sayuran mencapai lebih dari Rp360 miliar.
Iklan
Selain itu, kerusakan pada hunian warga yang terdampak banjir tercatat membutuhkan anggaran Rp10,86 miliar, sedangkan kerugian pada sektor persawahan mencapai Rp10,29 miliar. Adapun kerugian peternakan diperkirakan sebesar Rp420 juta.
Pemkab Aceh Barat juga mengusulkan biaya pemulihan lahan sawit dan nilam yang rusak akibat banjir, dengan nilai mencapai Rp1,48 miliar. Sementara kerusakan pada fasilitas pendidikan di SD Alue Lhok Pante Ceureumen diproyeksikan membutuhkan Rp1,38 miliar, serta fasilitas kesehatan sekitar Rp3,6 miliar.
Urgensi Pemulihan: Distribusi Terganggu hingga Ancaman Konflik Sosial
Dalam penjelasan tertulis, pemerintah daerah menekankan bahwa kemampuan fiskal Aceh Barat tidak memadai untuk menanggung biaya pemulihan berskala besar. Dampak banjir yang meluas menyebabkan sejumlah persoalan krusial yang perlu ditangani segera.
Keterlambatan penanganan disebut berpotensi menghambat pemulihan ekonomi daerah karena terputusnya jalur distribusi, meningkatnya angka kemiskinan ekstrem akibat hilangnya aset pertanian dan rumah warga, hingga potensi konflik sosial karena ketidakpuasan terhadap layanan dasar.
(Amin)
