JAKARTA, ifakta.co  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membangun 300.000 jembatan di berbagai wilayah Indonesia. 

Program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan akses pendidikan dan keselamatan anak sekolah di daerah terpencil.

“Ada (dananya). Tapi harus ditunjuk biayanya berapa yang sudah didiskusikan,” ujar Purbaya di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Lihat Juga:
Presiden Prabowo Kerahkan Empat Pesawat Bantu Penanganan Banjir di Aceh–Sumatera

Iklan

Purbaya menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan jembatan di setiap wilayah. 

Tim teknis sedang bekerja mengkompilasi informasi mengenai lokasi, jumlah kebutuhan, hingga spesifikasi jembatan yang harus dibangun.

Lihat Juga:
Gerindra Kerahkan Kader dan Sayap Partai Bantu Korban Banjir di Aceh dan Sumatera

“Sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan yang dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa. Dalam dua minggu ke depan akan segera diselesaikan,” katanya.

Satgas Darurat Jembatan

Presiden Prabowo sebelumnya telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Jembatan untuk memastikan percepatan pembangunan. Satgas ini dibentuk usai banyaknya laporan anak sekolah di daerah pedalaman yang masih harus menyeberangi sungai demi bersekolah.

Lihat Juga:
Gus Yahya Akui Sudah Minta Audiensi ke Rais Aam PBNU, Jawaban Belum Kunjung Datang

“Saya sudah bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan. Kita tidak rela anak-anak kita mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke sekolah,” tegas Prabowo dalam peringatan Hari Guru Nasional, Jumat (28/11/2025).

Prabowo menargetkan pembangunan 300.000 jembatan tersebut dapat rampung pada tahun 2026, dengan penyebaran di kawasan pelosok yang minim akses infrastruktur. Jembatan yang dibangun terdiri dari berbagai tipe, mulai dari jembatan kecil, jembatan gantung, hingga jembatan penyeberangan sederhana.

Pemerintah daerah juga telah diminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera memperbarui data jembatan rusak dan melaporkan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan akses pendidikan.

Program besar ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi anak-anak di daerah terpencil agar dapat bersekolah dengan aman tanpa harus melintasi sungai maupun jalur berbahaya.

(Amin)