ACEH BESAR, ifakta.co — Menteri Dalam Negeri RI menerima gelar kehormatan adat Aceh dalam sebuah prosesi resmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas peran Mendagri dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Aceh serta komitmennya menjaga hubungan harmonis antara pusat dan daerah.
Prosesi adat dimulai sejak pagi dengan penyambutan tamu kehormatan, diikuti pembacaan naskah adat dan penyerahan gelar secara simbolis.
Iklan
Sejumlah pejabat Lembaga Wali Nanggroe, tokoh masyarakat, dan undangan dari berbagai institusi hadir untuk menyaksikan rangkaian acara tersebut.
Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan penghormatan tinggi masyarakat Aceh terhadap nilai-nilai adat dan budaya.
Dalam penyampaiannya, perwakilan Lembaga Wali Nanggroe menegaskan bahwa gelar kehormatan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Mendagri dalam mendukung stabilitas pemerintahan Aceh.
Dukungan tersebut mencakup pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi regulasi terkait kekhususan Aceh, hingga upaya menjaga sinergi dengan berbagai lembaga di Aceh.
Pihak Wali Nanggroe juga menilai Mendagri telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan Aceh pasca-perdamaian, terutama dalam menjaga komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Sinergi ini dianggap penting untuk memastikan berbagai agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Acara penganugerahan tersebut turut menjadi momentum simbolis dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan Aceh.
Melalui gelar yang diberikan, pihak Lembaga Wali Nanggroe menyampaikan harapan agar hubungan yang selama ini telah terbangun dapat semakin solid, sehingga berbagai program pembangunan dan layanan publik di Aceh dapat ditingkatkan.
Selain makna adat, penganugerahan ini juga memiliki pesan politik dan sosial.
Penghormatan kepada Mendagri dianggap sebagai bentuk pengakuan atas upaya pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Hal ini dinilai penting mengingat Aceh masih membutuhkan sinergi kuat lintas sektor untuk mendorong perbaikan ekonomi, tata kelola, dan pelayanan masyarakat.
Prosesi ditutup dengan sesi ramah tamah serta doa bersama, menandai berakhirnya rangkaian upacara penganugerahan gelar kehormatan tersebut.
(mhd_amin)
