JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada lagi warga Jakarta yang tinggal di kolong tol maupun di bawah jembatan layang.
“Kami dari Pemkot Jakbar mendukung kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi agar program dan progress yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto khususnya di Jakarta tidak ada lagi warga yang tinggal di kolong tol maupun di bawah jembatan layang,” kata Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dalam keterangannya di Rusunnawa Rawa Buaya, Senin (2/12/2024).
Diketahui, Uus Kuswanto didampingi jajaran terkait berada di Rusunnawa Rawa Buaya sejak siang tadi untuk menunggu kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar (Ara) Sirait yang dilaporkan akan meninjau kembali warga relokasi kolong Tol Angke di Rusun tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait warga kolong Tol Angke yang telah direlokasi dan menerima kunci Rusunnawa Rawa Buaya pada Sabtu (30/11) lalu, Uus mengatakan, bahwa akan mendapat sejumlah fasilitas dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seperti rumah susun yang sudah ditempati, bantuan sosial, dan bantuan setelah proses pelaksanaan relokasi.
“Sejumlah bantuan akan diberikan saat relokasi dan pasca relokasi seperti pelatihan dari dinas terkait seperti UMKM sehingga mereka dapat terus mempertahankan hidup ke depan. Termasuk pendidikan untuk anak-anak, terutama anak balita yaitu PAUD,” ujar Uus.
Uus juga menambahkan, pemerintah juga akan membantu warga relokasi non KTP Jakarta yang mau mengontrak atau yang mau pulang ke kampung halaman sehingga mereka tidak terlantar di lokasi pasca penertiban.
Untuk tempat yang selama ini ditempati warga relokasi, pemerintah seperti yang sudah disampaikan atau diperintahkan Menteri Maruarar (Ara) Sirait, akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian terkait untuk ditata dan dirapikan sehingga tempat tersebut dapat digunakan untuk aktivitas warga yang lain yang lebih positif.
Untuk penataannya, tentu butuh koordinasi dari SKPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Perumahan, UMKM, Kesehatan, Dishub termasuk Jaga Marga selaku pemilik lahan untuk mempercepat proses penataan.
“Termasuk koordinasi dengan Bank DKI agar warga relokasi segera difasilitasi untuk membuka rekening untuk pembayaran kebutuhan lainnya di rusun seperti pembayaran listrik, air, dan lainnya,” pungkasnya.
