JAKARTA, ifakta.co – Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dan komitmen bersama antara penegak hukum lain dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di lapas/rutan/LPKA.
“Dibutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban pada pesta demokrasi yang sedang memasuki masa kampanye ini,” ujar Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dalam keterangannya di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (30/01).
Ibnu menyebut bahwa forum ini merupakan agenda tahunan sebagai wadah guna mewujudkan persamaan persepsi dari semua unsur lembaga penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Ibnu pun berpesan agar jajarannya yang bertugas saat Pemilu 2024 untuk tetap bersikap netral.
“Bersikap netral serta melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh ASN dan PPNPN menjadi beberapa hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham,” ucapnya.
“Kami juga telah melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkumham DKI Jakarta dengan pengisian instrumen yang harus diimplementasikan,” imbuhnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Singgih Budi Prakoso, Kasubbag Binlat Ops Polda Metro Jaya Kompol Saifudin Ali Mrsaleh, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Arya Wicaksana, Ketua KPO Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Benny Sabdo, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin dan para pejabat Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Nantinya, akan ada 14.762 orang warga binaan yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar dalam 56 TPS di 3 wilayah yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Ibnu berharap dalam diskusi ini dapat memberikan outcome dalam menentukan langkah-langkah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi di Lapas/Rutan/LPKA dan penanganan pelanggaran asas netralitas bagi ASN dan PPNPN di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Bahkan, dia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang hadir serta memberikan dukungan yang tidak ternilai.
“Pesan saya kepada seluruh jajaran untuk tetap menjalin dan memperkuat sinergitas kepada seluruh Aparat Penegak Hukum dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tukasnya.
