SUMSEL, ifakta.co – Masyarakat Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan mengeluhkan akses jalan penghubung lima desa sepanjang 25 kilometer di wilayahnya yang mengalami kerusakan parah.
Kerusakan jalan yang dikelola PT Pertamina (Persero) tersebut telah berlangsung sekitar 10 tahun tanpa pernah ada perbaikan. Jalan itu menghubungkan lima desa yakni Desa Beliung, Babat, Sialingan, Talang Balai, Lubuk Getam, Tanjung 3.
“Warga di sini sudah geram dan ingin pihak PT. Pertamina memperbaikinnya demi kelangsungan kehidupan kami,” ujar tokoh masyarakat adat Safiiti Meileni, Selasa (2/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Safitri mengatakan, kondisi jalan yang rusak dan berlubang-lubang besar serta permukaanya yang tidak rata, jelas sangat membahayakan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Jalan ini ‘kan untuk akses warga menuju ladang maupun kebun, jadi sangat berbahaya jika dilewatinya. Apalagi jika hujan licin, jika kemarau berdebu dan bikin sesak nafas,” ujar pria aktivis ini.
Menurut Safitri kerusakan parah ini dikarenakan selama ini jalan tersebut sering dilintasi kendaraan bertonase besar yang berasal dari dua perusahaan besar. Yakni PT Pertamina Aset II dan PT Bumi Sawit Permai (BSP) Sinar Mas Group.
Pertamina memanfaatkan jalan sebagai akses menuju fasilitas 10 pompa angguk yang tersebar di Kecamatan Belida Darat.
Selain itu juga jalan tersebut dimanfaatkan PT BSP untuk mengangkut sawit dari kebun menuju pabrik yang berada di Rambang Kuang, Ogan Ilir.
Mengingat perputaran ekonomi yang dihasilkan dua perusahaan itu, sudah seharusnya kedua perusahaan memikirkan perbaikan jalan. Jangan cuma menarik keuntungan saja dari hasil bumi Belida Darat.
“Keuntungan dua perusahaan ini kan tidak sedikit. Harusnya bisa sebagian disalurkan untuk perbaikan jalan. Meskipun harus bertahap. Tapi, ini tidak ada tindakan sama sekali,” ujarnya.
Dia mengatakan, warga Belida Darat yang seharusnya bisa menuju Kota Prabumulih dalam waktu 15 menit nyatanya harus ditempuh hingga 1-2 jam.
“Keberadaan dua perusahaan ini seakan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Mereka bisa mengeruk keuntungan sementara warga masih harus merasakan kesengsaraan dari rusaknya jalan,” tuturnya.
Kinerja Pemkab Muara Enim juga turut dikritisinya. Menurutnya, Pj Bupati Muara Enim saat ini tidak pernah mengupayakan perbaikan jalan di desa tersebut.
“Jangan cuma duduk manis saja di kursi jabatan. Perjuangkan dulu kepentingan masyarakat. Desak perusahaan untuk melakukan perbaikan. Itulah fungsi pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI Muara Enim, Harmani mengatakan, kehadiran perusahaan ataupun investasi di suatu daerah harusnya memberikan manfaat bagi warga. Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan infrastruktur seperti akses jalan juga menjadi harapan bagi warga ketika perusahaan hadir di tengah mereka.
“Sekelas Pertamina ini kan sudah puluhan tahun beroperasi. Tentu, sudah banyak keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil perut bumi. Sehingga wajar jika warga menuntut perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan,” ucapnya.
Apalagi, sambung Harmani, Pertamina cukup getol membangun akses jalan maupun infrastruktur di daerah lain. Seperti di Kota Prabumulih. Sejumlah akses jalan milik Pertamina di kawasan tersebut sudah banyak yang dicor. Hal ini, kata Harmani memicu kecemburuan sosial.
“Kenapa yang di Prabumulih dibangun, tapi untuk yang di Muara Enim tidak. Itu juga kan sama-sama aset Pertamina. Sama-sama ikut digunakan warga sebagai akses jalan,” terangnya.
Untuk itu, Harmani meminta Pj Bupati Muara Enim agar dapat mendesak perusahaan membangun akses jalan tersebut. “Jangan sampai nantinya warga kadung emosi hingga melakukan aksi berupa penutupan jalan dan lainnya,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatera Zona 4 yang telah dikonfirmasi belum memberikan jawaban.
