Praktisi Hukum Rahmat Aminudin SH Apresiasi Putusan MKMK Berhentikan Ketua MK

- Jurnalis

Rabu, 8 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum, Rahmat Aminudin, SH.(Foto: Ifakta.co)

Praktisi Hukum, Rahmat Aminudin, SH.(Foto: Ifakta.co)

JAKARTA, IFAKTA.co – Dalam putusannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Adapun MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Baca juga :  Sejumlah Papan Reklame di Sepanjang Jalan Warung Buncit Raya Diduga Langgar Pergub

Dalam putusannya, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Buntut pelanggaran tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Anwar juga tak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara pemilu.

Baca juga :  Kantor BPN Jakbar Komit Jadikan Zona Integrasi WBK dan WBBM

Praktisi Hukum (Advokat/Konsultan Hukum) Rahmat Aminudin, SH berpandangan terkait Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengaku sangat puas sekali dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“MK merupakan salah satu produk reformasi, harusnya reformasi menberantas nepotisme kalau tidak diberikan sanksi yang tegas, sesuai keadilan maka akan membuat publik tidak akan percaya MK dan putusan MK, jadi keputusan MKMK menjadi sangat tepat, dia (Anwar) diberikan sanksi hukum pencopotan ketua MK karena pelanggaran etik berat,” ujar Rahmat dalam keterangannya kepada wartawan, di kantornya bilangan Jakarta Barat, Selasa (07/11).

Baca juga :  Warga Keluhkan Toilet di Kantor Kelurahan Kapuk Kotor dan Jorok

Rahmat memandang putusan MKMK memberikan angin segar bagi demokrasi di Tanah Air.

Putusan itu dapat mengembalikan lagi kepercayaan publik pada MK, hal itu penting agar independensi MK terjagai sebagai pihak yang akan akan memutuskan sengketa pemilu.

“Ada harapan baru (pada demokrasi) dan harapan baru ini menjadi sesuatu yang melegakan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Sebanyak 742 Anggota Terpilih KPPS Kelurahan Palmerah Dilantik Tahun 2024
Yuli Muji Lestari Terpilih Aklamasi Jadi Ketua RT 04 RW 07 Duri Kepa
Heboh! Nama Zulkarnaen Apriliantony Mencuat di Kasus Judol Komdigi
Ungkap Kasus Selama Bulan Oktober 2024, Polres Jakbar Amankan 40 Tersangka Narkoba dalam 30 Kasus
Pembangunan Jaya Ancol Raih Penghargaan CSA Awards 2024
Tingkatkan Profesionalisme, Penyidik Polda Metro Jaya Ikuti Sertifikasi
Warga Tanah Abang Deklarasi Dukung Ridwan Kamil
1.904 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Reuni 411 Hari Ini

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 12:12 WIB

Sebanyak 742 Anggota Terpilih KPPS Kelurahan Palmerah Dilantik Tahun 2024

Rabu, 6 November 2024 - 23:38 WIB

Yuli Muji Lestari Terpilih Aklamasi Jadi Ketua RT 04 RW 07 Duri Kepa

Selasa, 5 November 2024 - 15:14 WIB

Heboh! Nama Zulkarnaen Apriliantony Mencuat di Kasus Judol Komdigi

Selasa, 5 November 2024 - 11:43 WIB

Ungkap Kasus Selama Bulan Oktober 2024, Polres Jakbar Amankan 40 Tersangka Narkoba dalam 30 Kasus

Senin, 4 November 2024 - 21:50 WIB

Pembangunan Jaya Ancol Raih Penghargaan CSA Awards 2024

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca