JAKARTA – Pada acara peringatan hari Arbiter Nasional yang jatuh pada tanggal 18 Juni 2022, Dewan Sengketa indonesia (DSI), mengadakan Zoom Meeting untuk para Arbiter dari seluruh Indonesia yang juga di hadiri perwakilan Pemerintah Daerah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia Sabela Gayo , SH, MH, Ph.D, melakukan pemotongan tumpeng pada acara tersebut, Sabtu pagi (18/06/22).
Begitu pentingnya acara ini, hingga dihadiri banyak Stakeholder baik praktisi Hukum maupun dari pihak pemerintahan baik daerah maupun pusat. Turut hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Sosial Kab. Bener Meriah, Pemkab Bekasi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi,
Kemendes Kabupaten Sumbawa,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Inspektorat setjen DPD RI, Keminves/BKPM, BPKP,
Badan perlindungan konsumen Tugu Hitam, LPPKI / Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia DKI Jakarta,
Lembaga perlindungan konsumen bale ihsani,
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Gorontalo.
Rizkiansyah Djamaluddin, SH,LLM selaku Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengatakan begitu derasnya kasus yang mengalir ke MA sehingga dibutuhkan peran serta
Alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Indonesia, penyelesaian Non Litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata Arbitrare (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan.
Menurut ketua umum DSI Sabela Gayo SH,MH, Ph.D, Arbiter DSI berperan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui prosedur Arbitrase. DSI juga berkepentingan melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan penegak hukum khususnya Mahkamah Agung RI agar terjadi kolaborasi dalam penyelesaian sengketa Perdata atau Bisnis dengan prosedur Arbitrase.
“Kedepannya disemua standar kontrak baku yang dibuat oleh badan penyediaan barang dan jasa baik pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencantumkan Klausul penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase,” kata Sabela Gayo selaku Ketua Umum DSI.
Dalam waktu dekat ini DSI untuk meningkatkan kapasitas Arbiternya akan melakukan Bimtek atau bimbingan tehnik untuk manajemen penyelesaian sengketa.
“Bagaimana penyusun Arbitrase, dokumentasi, terkait dengan proses Mediasi dan Arbitrase,” tutupnya.
Haji Sarmilih.SH selaku ketua DSI DKI Jakarta mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan semua Stakeholder penegak hukum yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
“DSI DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Pemerintah Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan Agama di 5 wilayah DKI,” kata Haji Sarmilih.SH selaku ketua DSI DKI Jakarta.
