ifakta.co, NGANJUK – DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Senin (13/7/20).
Rapat itu digelar sebagai bentuk penjelasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk kepada DPRD dan masyarakat di tahun anggaran 2019. Selain itu sebagai wahana evaluasi penilaian dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan untuk tahun anggaran 2020.
Sebanyak tujuh fraksi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, secara bergantian membacakan pandangannya secara umum melalui juru bicaranya masing – masing.
Pertama Fraksi PDIP yang menyoroti tentang masalah infrastruktur.
“PDIP menganggap masalah infrastruktur masih banyak yang belum tepat sasaran dan kurangnya transparansi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk,” kata juru bicarannya.
Sedangkan Fraksi PKB secara garis besar mempunyai pandangan yang sama namun lebih di tekankan pada bidang anggaran. Fraksi PKB meminta Pemkab Nganjuk untuk transparan dalam menggunakan semua anggarannya.
Melalui Juru bicaranya, Fraksi Hanura lebih menyoroti tentang kebijakan Bupati Nganjuk.
“Dalam pandangan umum Fraksi Hanura menilai kebijakan bupati kurang seirama dengan jajaran eksekutif yang berada di bawahnya. Hal ini bisa di lihat dari pembinaan karier para ASN yang belum mempuyai grafik tingkat kepuasan publik yang lebih bagus,” kata perwakilan Fraksi Hanura.
Adapun Fraksi Gerindra berharap sinergitas eksekutif dan legislatif perlu di tingkatkan.
“Pemerintah Daerah kami harapkan berkreatifitas dan berinovasi dalam rangka meningakatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) serta melakukan pemerataan infrastruktur yang selama ini pembangunannya masih menggunakan sistem terpusat,” ujar jubir Fraksi Gerindra.
Lain halnya dengan Fraksi Golkar yang meminta Pemkab Nganjuk untuk meningkatkan kinerja agar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang di terima Pemkab dapat berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya Fraksi Demokrasi Keadilan Indonesia (FDKI) yang lebih mengedepankan peningkatan SDM serta kualitas kedisiplinan sumber daya manusia dalam jajaran pemerintah daerah.
Fraksi terakhir yang menanggapi LKPJ yaitu Fraksi Nasdem – PPP. Di samping secara umum sependapat dengan semua fraksi juga berharap adanya pemanfaatan pengawasan yang melekat pada setiap SKPD sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Di luar kritikan dan sorotan ke tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Nganjuk itu, semua fraksi mempunyai pandangan umum yang sama dan menyepakati atas penanganan wabah COVID -19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Semua Fraksi menyetujui dan mendukung realokasi anggaran APBD 2020 untuk menanggulangi pandemi COVID -19 secara cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap masyarakat yang terdampak.
Namun DPRD Kabupaten Nganjuk memberi catatan dan menekan Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar berhati – hati dalam menggunakan anggaran.
“Pemerintah Kabupaten Nganjuk hendaknya tetap berpedoman pada transparansi anggaran dan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Nganjuk agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” kata perwakilan DPRD Nganjuk.
(may)
