Ojek Online bukan Transportasi Umum, DPR RI akan Lakukan Revisi UU Lalu Lintas

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2020 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto: Ketua Komisi V DPRRI Lasarus

ifakta.co, Jakarta – Komisi V DPR RI berencana akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, revisi tersebut nantinya juga akan mengakomodir transportasi daring roda dua. Berdasarkan UU tersebut, kendaraan roda dua atau ojek online bukanlah bagian dari angkutan umum.

 “Untuk roda dua memang dalam UU 22 Tahun 2009 disebutkan kendaraan roda dua bukan angkutan umum. Ketika dia menjadi angkutan umum, itu perlu diatur. Maka dari itu, kami akan merevisi UU,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). 

 Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, revisi tersebut akan memperjelas tentang pendapatan, pengaturan pajak, termasuk hubungan kerja untuk transportasi daring. Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta PPTJDI membuat kajian-kajian sebagai masukan saat pembahasan nantinya.

 “Bapak-bapak kan lebih paham terkait permasalahan ini. Supaya revisi yang kita lakukan bisa menyelesaikan masalah, saya minta dari PPTJDI melakukan kajian, yang disepakati bersama asosiasi yang ada, kemudian dikirim ke kami. Itu akan kami jadikan bahan dalam pembahasan UU,” terangnya.

 Pada kesempatan yang sama, Ketua PPTJDI Igun Wicaksono meminta Komisi V DPR RI untuk melegalkan ojek online menjadi angkutan umum.

“Sampai saat ini angkutan roda dua atau ojek online sendiri belum mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu, kami berharap DPR bisa memberikan kepastian dan perlindungan melalui revisi UU 22/2019,” katanya. 

Selain payung hukum, legalnya ojek online juga akan memberikan kepastian mengenai punggutan pajak. Igun menuturkan bahwa beberapa aplikator sudah melakukan pungutan pajak padahal dasar hukumnya belum ada.

Seperti diketahui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi daring sendiri belum masuk sebagai angkutan umum.

Menurut Igun, dengan legalnya transportasi daring menjadi angkutan umum, maka akan ada kepastian hukum baik dari sisi pengendara maupun pengemudi. (rohian)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang
Reza Muhamad Irvan Caleg PKB Dapil 9 Sambangi Majelis Qur’an Al-falah

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:31 WIB

Kapolres Nganjuk Gelar Program Nusantara Cooling System Bersama Organisasi Mahasiswa di Nganjuk

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:18 WIB

Kapolres Nganjuk Kunjungi Seluruh PPK Pastikan Penghitungan Suara Aman dan Lancar

Sabtu, 17 Februari 2024 - 17:56 WIB

Kapolres Nganjuk Sambangi dua Petugas PKD dan KPPS yang Terbaring Sakit Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kamis, 15 Februari 2024 - 19:07 WIB

Basis Loyalis Jokowi Minta Semua Relawan Kawal Suara Prabowo-Gibran, Ini Penjelasannya

Kamis, 15 Februari 2024 - 16:35 WIB

Suarakan Perdamaian Pasca Pemilu 2024, Ini Pesan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nganjuk

Rabu, 14 Februari 2024 - 17:38 WIB

Viral! TPS 007 Desa Kuncir Ngetos di Desain Bak Wedding Party Mampu Tarik Minat Warga untuk Nyoblos

Rabu, 14 Februari 2024 - 06:25 WIB

Kapolres Nganjuk Keliling Pos Pam TPS untuk Pastikan Kesiapan Anggota dalam Pengamanan Proses Pencoblosan Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 - 20:39 WIB

Partai Demokrat Prabumulih Terjunkan 1.340 Saksi untuk Jaga TPS

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca