PALEMBANG, IFAKTA.CO – Dinamika politik di Sumatera Selatan (Sumsel) tentunya akan mempengaruhi bagaimana Sumatera Selatan dibangun seterusnya, selain dengan membangun budaya politik yang demokratis, diharapkan juga memiliki ruang yang sehat untuk melakukan dialektika pemikiran.
Pada hari Selasa, 26 September 2023 kemarin, yang bertempat di Universitas Terbuka Palembang, Km.10, beberapa akademisi berkumpul untuk mematangkan berdirinya Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS).
Adapun rapat dibuka oleh Dr. Meita Istianda, dan dilanjutkan dengan diskusi arah PS-KPPSS ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meita yang merupakan Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan bahwa banyak hal di Sumatera Selatan, terutama kebijakan-kebijakan publik yang memerlukan penyeimbang dari civil society agar terkontrol dengan baik, proses mau pun implementasinya.
“Sehingga tujuan dari kebijakan publik tersebut, memang berorientasi pada publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Konstitusi kita yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945,” ujar Meita.
Kemudian, Dosen STISIPOL, kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ade Indra Chaniago, M.Si dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya terhadap PS-KPPSS agar dapat segera menjalankan agenda-agendanya.
“Tentu kehadiran lembaga ini kita harapkan akan membawa manfaat, apalagi saat ini kita sedang menyongsong tahun politik,” ujar Ade.
Senada dengan Ade, Dosen FISIP Unsri, yang juga Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr. Zulfikri menuturkan bahwa semakin banyak masyarakat yang melek politik tentu akan semakin baik, karena tujuan-tujuan politik ujungnya harus untuk kebaikan masyarakat.
“Sinergitas lembaga dengan pihak pemerintah, seperti Kesbangpol, DPR, Jurnalis, maupun civil society, juga bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga ini nantinya,” demikian dikemukakan oleh Dr. Zulfikri.
Sementara itu, mahasiswa program Doktor Administrasi Publik di FISIP UNSRI Siti Anisah, M.Si berpendapat bahwa sebagai pusat study, ketidakberpihakan perlu dijaga. “Jadi prinsipnya Lembaga ini harus netral dan tentunya bebas nilai,” tuturnya.
Sedangkan M. Haekal, M.Si, yang merupakan dosen FISIP UNSRI mengungkapkan dalam rapat tersebut, diskusi-diskusi di PS-KPPSS maupun hasil kajian harus mengacu pada basis data yang valid.
“Untuk itu sangat perlu dibangun networking yang dapat mensupport PS-KPPSS.PS-KPPSS tentunya diharapkan dapat mewarnai dinamika politik Sumsel, di tengah banyaknya arus lembaga-lembaga lain, tetapi masih terbuka ruang yang luas, justru bagi mereka yang berlatar belakang Ilmu Politik, peneliti dan pemerhati politik,” tukasnya.
Bahkan rapat tersebut turut dihadiri Dr. Zulfikri, Dosen FISIP Unsri, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. Meita Istianda, Dosen FHISIP Universitas Terbuka, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ade Indra Chaniago, M.Si, Dosen STISIPOL, kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, M. Haekal, M.Si, Dosen FISIP UNSRI dan Siti Anisyah, M.Si, Dosen Ilmu Politik UIN Raden Fatah.
