ifakta.co, NGANJUK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menggelar giat “Jaksa Menyapa” bertemakan “Penggunaan Dana BOS Dalam Persepektif Hukum” pada 22 April 2021 pukul 10.00.Wib.
Untuk memandu dialog interaktif tersebut, Kejari dalam hal itu bekerjasama dengan LPP – RRI Kediri melalui program siarannya.Adapun sebagai narasumber pertama Kejari yaitu Kasi Intelijen, Dicky Andi Firmansyah.
Beberapa sub pokok bahasan dalam dialog interaktif tersebut antara lain mengenai latar belakang penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengutip apa yang disampaikan oleh narasumber Kejari, dana BOS dalam perspektif hukum yakni digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan.
“Dalam pelaksanaan fungsi dana BOS tersebut, maka penyalurannya dalam membantu operasional sekolah reguler harus benar – benar akuntabel dan tepat sasaran,” ungkap Kasi Intelijen.
Menurutnya secara teknis pengelolaan dana bantuan BOS harus disusun dengan teknis pengelolaan yang baik.
Dasar hukum pengelolaan penggunaan dana BOS yakni mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Hal itu sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No.19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Pemendikbud No 8 Tahun 2020.
Dicky Andi Firmansyah menyebutkan ada sepuluh lebih contoh modus penyelewengan penggunaan dana Bos yang kerap terjadi misalnya ; Kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu pada pengelola dan BOS yang ada di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairannya.
“Hal lain yang terekam Kejari, kadang Sekolah tidak melibatkan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah penyelewengan Dana Bos.Terkadang dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah saja, ” ungkapnya lagi.
Dikatakannya, pihak Sekolah kerap melakukan “Mark up” (penggelembungan dana) pada RAPBS.
“Mark up kerap dilakukan Sekolah agar Dana BOS meningkat dan biasanya Kepsek memberi upeti kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih uang Administrasi ,”seru Kasintel Kajari itu.
Ia juga menjelaskan, beberapa lembaga anti korupsi seperti Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti penggunaan dana BOS banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya, sehingga sengaja dikelola secara tidak transparan.
ICW dan KPK menilai hal itu nampak pada Sekolah yang tidak memasang papan informasi penggunaan BOS.Kata Dicky Andi, dana BOS diselewengkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa.
“Tak jarang dana BOS masuk ke rekening pribadi, pembelian alat prasarana Sekolah dengan kwitansi palsu dan bersifat fiktif.Kepsek juga kerap membuat laporan palsu, contohnya honor para guru yang seharusnya dibayar dengan dana BOS, namun malah diambil Kepsek dengan tanda tangan palsu si guru,” paparnya.
Semantara itu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk Dicky Andi menjelaskan jika sudah ada MoU dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk setiap kegiatannya dan selalu berkoordinasi antara keduannya.
Sedangkan narasumber Kejari Nganjuk yang kedua yakni Jaksa Fungsional, Ratrieka Yuliana membahas tentang sanksi terhadap penyelewengan penggunaan dana BOS.
“Sanksi nya lebih kepada sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan dan Undang – Undang yang berlakun( pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi,” ucapnya.
Sedangkan sanksi perbendaharaan dan ganti rugi adalah pengembalian dana yang terbukti digunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi, pemblokiran dana bantuan APBN pada tahun berikutnya.
Namun bila terbukti pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja dan tersistematis baik oleh pribadi maupun kelompok maka bisa masuk ke ranah UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini.
Disisi lain Ratrieka Yuliana juga mengatakan hal yang senada dengan Dicky Andi, bahwa Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk memang melakukan konsultasi dan koordinasi juga melakukan penerangan Hukum terhadap Kepsek atau Komite Sekolah.
[24/4 20:36] Mayang Malang No Baru: Dari pihak Dinas Pendidikan sendiri, Edy Sukarno menyampaikan ia telah mengantisipasi pengelolaan dana BOS.
“Sejak tahun 2019 pihak kami dan Kejari Nganjuk selalu berkoordinasi dan kami juga mendapatkan fasilitas untuk fatwa hukum, bila ada persoalan teknis dilapangan kita langsung share ke Kejari dan selalu di respon dengan baik oleh Kejari Nganjuk, ” ungkap Edy Sukarno.
Dalam kesempatan itu Edy Sukarno juga mengemukakan bila penggunaan dana BOS mengandung beberapa prinsip, yaitu mendukung konsep pembelajaran, tidak bersifat kaku, pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
Selain itu ia juga menjelaskan berbagai permasalahan di Kabupatem Nganjuk diantaranya tentang realita guru sekolah di Nganjuk 45 % masih honorer, hal itu menjadi dilematis karena banyaknya guru honorer sedangkan untuk honor yang awalnya sebesar 15% kini menjadi 50 %.
Disinggung pula tentang penggunaan dana BOS, pendampingan Dinas Pendidikan dalam pembuatan RAPBS, mengedukasi para guru untuk peningakatan kualitas dan mutu pendidikan sekolahnya serta di masa sekarang dana BOS juga di fokuskan untuk pelaksanaan sistem pembelajaran secara daring selama pandemi.
Dialog intraktif itu juga mendapat simpati dari masyarakat, beberapa pemirsa RRI Kediri turut bergabung dalam sesi tanya jawab, dan semuanya diberikan jawaban secara langsung oleh para narasumbernya.
Dari giat “Jaksa Menyapa” itu di akhir acara Kasi Intelijen Kejari berpesan mesyarakat diajak untuk bersama – sama melakukan pengawasan namun tidak semata – mata hanya mencari kesalahan saja.
“Mari kita bersama – sama mengawasi penggunaan dana BOS agar tidak terjadi kendala permasalahan hukum, gunakan kontrol sosial yang baik karena Cabang Dinas Pendidikan memfasilitasi agar Kepsek bersama Komite memberikan ruang yang luas terhadap komplain masyarakat,” pungkas Dicky Andi Firmansyah.
( May/ Hen )
