SEMARANG, ifakta.co – Wacana politik tidak pernah netral, ia sarat kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa. Gagasan inilah yang menjadi benang merah orasi ilmiah Prof. Dr. Bernardus Wahyudi Joko Santoso, M.Hum., saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rabu (11/2).
Dalam pidato berjudul “Membangun Literasi Kritis Wacana Politik untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Prof. Wahyudi menegaskan bahwa wacana bukan sekadar alat komunikasi, melainkan konstruksi sosial yang digunakan untuk mempertahankan, menantang, atau mereproduksi kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat.
“Penggunaan bahasa dalam perspektif Analisis Wacana Kritis tidak pernah netral. Ia selalu sarat kepentingan,” tegasnya.
Iklan
Guru Besar bidang Analisis Wacana Kritis (AWK) itu menjelaskan bahwa pendekatan yang ia gunakan merujuk pada pemikiran Norman Fairclough dan Teun A. van Dijk, yang melihat dialektika antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik sosial
Melalui analisis tersebut, wacana dipahami sebagai arena pertarungan makna yang berdampak pada cara masyarakat berpikir dan bersikap.
Sebagai studi kasus, Prof. Wahyudi menelaah krisis demokrasi di Prancis pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Ia memaparkan data survei yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap elite politik, termasuk gelombang protes besar seperti gerakan Gilets Jaunes (rompi kuning) dan kontroversi kebijakan reformasi pensiun.
Menurutnya, krisis tersebut tidak hanya persoalan kebijakan, tetapi juga persoalan wacana, bagaimana realitas dibingkai, diproduksi, dan didistribusikan melalui media dan institusi politik.
Dalam kerangka AWK model Fairclough, analisis dilakukan pada tiga lapis: aspek tekstual (pilihan kosakata, gramatika, metafora), praktik wacana (produksi, distribusi, konsumsi), serta praktik sosiokultural (situasional, institusional, dan sosial). Melalui pendekatan berlapis itu, ia menunjukkan bagaimana bahasa dapat membangun legitimasi atau justru mendelegitimasi kekuasaan.
Ia mencontohkan penggunaan metafora yang menggambarkan “runtuhnya kepercayaan publik” sebagai struktur fisik yang rapuh. Pilihan kata yang ekspresif dalam pemberitaan demonstrasi, menurutnya, mencerminkan relasi yang tegang antara rakyat dan pemerintah.
Lebih jauh, Prof. Wahyudi menekankan pentingnya literasi kritis bagi masyarakat. Literasi kritis membantu publik memahami bahwa kebijakan pembangunan, termasuk agenda Sustainable Development Goals (SDGs), tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibingkai oleh wacana yang historis, ideologis, dan politis.
“Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari wacana yang membingkainya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa krisis politik dapat berdampak langsung pada ketercapaian SDGs, terutama pada tujuan yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, perdamaian dan institusi yang kuat, serta kemitraan global.
Di akhir orasinya, Prof. Wahyudi menegaskan bahwa peneliti Analisis Wacana Kritis tidak boleh berada di posisi netral yang semu.
Ia menyatakan keberpihakan akademiknya pada masyarakat yang terdampak ketimpangan kekuasaan.
Pengukuhan ini menegaskan kontribusi Prof. Bernardus Wahyudi Joko Santoso dalam mengembangkan pendekatan analisis wacana kritis di Indonesia, khususnya dalam ranah linguistik digital dan ekolinguistik.
Lebih dari itu, ia mengajak dunia akademik untuk menjadikan bahasa sebagai alat refleksi sosial demi terciptanya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
(naf/kho)
