JAKARTA, ifakta.co – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo memberikan nilai 50 dari 100 terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Penilaian tersebut disampaikan Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (4/2/2026).
Menurut Yoyok, kebijakan pariwisata nasional hingga kini belum berfungsi optimal sebagai mesin penggerak ekonomi nasional, meski sektor tersebut selama ini diklaim sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja yang besar.
“Kalau saya boleh menilai, dari skala 100, saya menilai Ibu masih 50,” ujar Yoyok di hadapan Widiyanti.
Iklan
Ia menilai sejumlah kebijakan pariwisata pada tahun sebelumnya masih memiliki banyak celah dan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di tingkat bawah.
Yoyok menegaskan, kebijakan pariwisata seharusnya mendorong perputaran ekonomi langsung, bukan sekadar bersifat seremonial.
“Penyerapan anggaran harus benar-benar sampai ke pelaku wisata, bukan habis di internal kementerian atau seminar-seminar,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem itu juga mengingatkan agar Kementerian Pariwisata tidak hanya berperan sebagai penyelenggara acara berskala nasional.
Ia menyoroti banyaknya obyek wisata milik pemerintah daerah dan desa wisata yang gagal berkembang meski dibangun menggunakan dana negara.
“Banyak obyek wisata pemda dan desa wisata yang bangkrut. Itu uang negara,” kata Yoyok.
Sebagai contoh keberhasilan, Yoyok menyinggung pengelolaan Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pembagian dividen kepada seluruh kepala keluarga.
Selain persoalan tata kelola dan anggaran, Yoyok juga menyoroti mahalnya harga tiket transportasi, akses menuju destinasi wisata yang masih rusak, perizinan yang rumit, serta minimnya fasilitas pendukung.
Aspek keamanan pariwisata turut menjadi perhatian. Yoyok menilai kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan kepolisian, khususnya melalui peran Polisi Wisata, belum dimaksimalkan.
“Satu pun tidak menyinggung soal Polisi Wisata. Padahal kalau itu dihidupkan, efeknya bisa lebih bagus,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah insiden kecelakaan di kawasan wisata, termasuk kecelakaan jip di Bromo dan pengalamannya mengikuti ajang internasional UTMB di Danau Toba.
Meski melontarkan kritik tajam, Yoyok tetap mendorong Widiyanti memaksimalkan jejaring lintas kementerian untuk memperbaiki sektor pariwisata nasional.
Menanggapi hal tersebut, Widiyanti menegaskan bahwa penilaian 50 dari 100 tersebut bersifat subjektif dan tidak mewakili seluruh anggota Komisi VII DPR RI.
“Ini subjektif dan tidak semua anggota menilai seperti itu. Banyak juga yang mengapresiasi,” ujar Widiyanti. (AMN)
