BANDA ACEH, ifakta.co — Pemerintah Provinsi Aceh mulai mendapat respons dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permohonan dukungan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Dua lembaga PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh. Saat ini, keduanya tengah melakukan kajian awal guna menentukan bentuk dukungan yang paling dibutuhkan di lapangan.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyebutkan, UNDP telah menerima surat tersebut sejak Minggu, 14 Desember 2025.
Iklan
Proses peninjauan difokuskan pada upaya memberikan dukungan optimal bagi tim penanggulangan bencana nasional maupun masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP di bidang pemulihan dini atau early recovery.
“Surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh sudah kami terima. Saat ini sedang dilakukan penilaian untuk memastikan dukungan terbaik bagi upaya penanggulangan bencana dan warga terdampak,” demikian keterangan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12).
Selain UNDP, UNICEF juga menyatakan telah menerima permintaan serupa. Lembaga yang fokus pada isu anak tersebut kini berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.
Sejak banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta mitra kemanusiaan, untuk mendukung respons darurat.
Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh juga telah dikerahkan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF agar turut terlibat dalam penanganan pascabencana di Tanah Rencong. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan bencana, termasuk keterlibatan mereka pascatsunami Aceh 2004.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional didasarkan pada pengalaman dan kapasitas mereka dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana besar.
“Pemerintah Aceh secara khusus meminta dukungan lembaga internasional dengan pertimbangan pengalaman mereka, termasuk saat penanganan tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA, Minggu (14/12).
(Amin)
