BANDA ACEH, ifakta.co – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Jumat (14/11/2025) berjalan dinamis setelah Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Azhari M. Nur atau Haji Maop, menyampaikan interupsi terkait persoalan serius yang dihadapi masyarakat pesisir Aceh Timur. 

Ia menyoroti kondisi muara Kuala Idi Rayeuk yang mengalami pendangkalan parah dan semakin menghambat aktivitas nelayan setempat.

Dalam rapat yang turut dihadiri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Azhari dengan tegas meminta pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Lihat Juga:
Mualem Sambut Apa Karya, Bahas Situasi Aceh dalam Silaturahmi di Meuligoe

Iklan

Menurutnya, pendangkalan yang tak kunjung ditangani telah berdampak pada menurunnya hasil tangkapan, terhambatnya jalur keluar-masuk kapal, serta memukul perekonomian nelayan.

Aksi interupsi Azhari Maop tersebut langsung ditanggapi oleh Gubernur Aceh. 

Lihat Juga:
Mendagri Terima Gelar Kehormatan dari Wali Nanggroe, Diharapkan Perkuat Sinergi Pusat dan Aceh

Dalam forum paripurna itu, Mualem menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh Timur dan berkomitmen menghadirkan solusi yang tepat.

BPN Serahkan Sertipikat Aset Tanah Polri di Aceh Timur

Masih terkait wilayah Aceh Timur, pada hari yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Dr. Arinaldi, menyerahkan secara resmi Sertipikat Hak Pakai kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. 

Lihat Juga:
Mualem Temui Mendagri, Sampaikan Ucapan Selamat dan Bahas Sinergi Pemerintahan Aceh

Penyerahan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum atas aset tanah yang digunakan Polri di Aceh Timur.

Menurut Arinaldi, sertipikat tersebut merupakan wujud sinergi antara BPN dan Kepolisian dalam menjamin legalitas aset negara sekaligus mendukung kelancaran tugas pelayanan publik di lingkungan Polda Aceh.

Kapolda Aceh yang menerima langsung sertipikat tersebut menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan kinerja BPN Aceh yang dinilai semakin cepat dan profesional.

BPN Aceh Perkuat Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah

Dalam keterangan resminya, BPN Aceh juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Polri serta berbagai instansi pemerintah lainnya. 

Fokus utamanya adalah memastikan seluruh aset negara memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

(mhd_amin)