Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dalam pidatonya saat pelantikan ratusan pejabat fungsional pengawas sekolah dan kepala sekolah di pendopo kabupaten Nganjuk.(Poto: istimewa).
NGANJUK ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menegaskan komitmennya terhadap birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, saat melantik sebanyak 278 pejabat fungsional pengawas sekolah dan guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, Kamis (5/6/2025), di Pendopo KRT Sosro Koesoemo.
Dalam sambutannya, Marhaen—yang akrab disapa Kang Marhaen—menyatakan seluruh proses rotasi, promosi, dan pelantikan dilakukan tanpa dipungut biaya alias nol rupiah. Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara profesional.
Iklan
“Sejak awal saya dan Mas Wabup Handy sepakat bahwa tidak ada biaya dalam proses mutasi, promosi, apalagi pelantikan. Ini komitmen kami, demi terciptanya birokrasi yang bersih,” tegas Marhaen di hadapan para undangan dan pejabat yang dilantik.
Acara pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, Sekretaris Daerah Nur Solekan, dan Staf Ahli Bupati Eko Sutrisno. Momen ini dinilai sebagai langkah konkret Pemkab Nganjuk dalam reformasi birokrasi, khususnya di sektor pendidikan.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kang Marhaen berpesan agar mereka menjaga amanah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia menekankan bahwa pelaksanaan tugas akan terus dievaluasi secara berkala.
“Saya titip satu hal: jaga integritas, tingkatkan mutu pendidikan, dan jangan lupakan bahwa semua akan dievaluasi,” katanya.
Pelantikan yang mengusung tema Pengangkatan, Pelantikan & Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi simbol komitmen terhadap perubahan.
Langkah Bupati Marhaen dinilai sebagai inspirasi bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
(may).
