Menurut Joko, revitalisasi merupakan bagian penting dari pembenahan pasar rakyat. Namun, keberhasilannya harus dinilai berdasarkan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kewajaran penggunaan anggaran, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang.
“Pembangunan pasar tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat baru. Pastikan fasilitas berfungsi, sanitasi terjaga, akses pembeli mudah, dan pedagang memperoleh kepastian selama proses pembangunan. Seluruh tahapan juga harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk jadwal pekerjaan, anggaran yang dialokasikan, mekanisme pengadaan, serta evaluasi manfaat setelah pasar kembali beroperasi.
Iklan
Ketahanan Pangan Harus Berorientasi pada Ketersediaan dan Keterjangkauan
KAMAKSI menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja Perumda Pasar Jaya.
Pengendalian harga kebutuhan pokok tidak dapat dilakukan hanya melalui pemantauan harga. Diperlukan pula kepastian pasokan, kelancaran distribusi, koordinasi dengan daerah produsen, dan intervensi yang tepat ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai instrumen yang digunakan mencakup pangan bersubsidi, bazar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga dan stok, serta penguatan fasilitas distribusi.
Menurut Joko, Pasar Jaya perlu memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, instansi terkait, BUMD pangan, dan daerah produsen agar distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih efisien.
“Ketahanan pangan harus terlihat dari ketersediaan barang di pasar dan kemampuan masyarakat membelinya. Kami mendorong pemantauan stok dan harga dilakukan secara konsisten, disertai informasi yang mudah diakses publik serta langkah antisipasi yang jelas ketika terjadi gejolak harga,” ungkapnya.
KAMAKSI juga meminta agar setiap program intervensi pangan dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, volume pasokan, jangkauan penerima manfaat, dan pengaruhnya terhadap keterjangkauan harga. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Persoalan Kebersihan dan Sampah Harus Menjadi Evaluasi Operasional
Selain pembangunan dan digitalisasi, kualitas pengelolaan lingkungan pasar menjadi perhatian penting.
Pada 1 April 2026, Pemprov DKI Jakarta melaporkan langkah Perumda Pasar Jaya menyewa 20 truk untuk mempercepat penanganan timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati. Saat itu, volume sampah dilaporkan sempat mencapai sekitar 6.970 ton akibat kendala teknis penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.
Perumda Pasar Jaya juga menyampaikan rencana pengadaan lima truk sampah mandiri dan menyiapkan kajian penggunaan teknologi pengolahan sampah.
Informasi tersebut merupakan catatan penanganan pada periode tersebut, bukan konfirmasi mengenai kondisi sampah terkini. KAMAKSI mendorong publikasi hasil penanganan, status tindak lanjut, dan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
“Pasar yang modern harus bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah, saluran air, sanitasi, keamanan bangunan, serta pemeliharaan fasilitas merupakan kewajiban operasional yang harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan di ruang publik,” ujar Joko.
Menurutnya, manajemen perlu memastikan tersedianya sistem pengangkutan sampah yang andal, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.
KAMAKSI Dorong Evaluasi Kinerja dan Keterbukaan Informasi
KAMAKSI menegaskan bahwa penilaian terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, laporan kinerja, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, KAMAKSI mendorong perusahaan menyampaikan indikator kinerja utama secara berkala, termasuk realisasi program revitalisasi, capaian digitalisasi, perkembangan pendapatan dan biaya operasional, kondisi aset, pengelolaan sampah, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung distribusi dan stabilitas harga pangan.
KAMAKSI juga meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan Penyertaan Modal Daerah, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan publik bukan untuk menghambat perusahaan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat optimal. Kami mendorong manajemen Pasar Jaya terbuka terhadap kritik, menyampaikan capaian berdasarkan data, dan segera memperbaiki persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tegas Joko Priyoski.
Ia menambahkan, profesionalisme BUMD harus berjalan beriringan dengan integritas, efisiensi, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dengan tata kelola yang kuat, transformasi pasar diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung ketahanan pangan Jakarta secara berkelanjutan.
KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menjadikan transformasi pasar sebagai agenda pembenahan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan distribusi pangan.
Keberhasilan program tersebut harus dibuktikan melalui target yang jelas, realisasi yang dapat diperiksa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta manfaat nyata bagi pedagang dan konsumen.
“Pasar Jaya harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilannya adalah pasar yang semakin bersih, aman, tertib, harga kebutuhan pokok yang terpantau, pedagang yang terlindungi, dan masyarakat yang memperoleh pelayanan yang layak,” tutup Joko Priyoski.
(dan/my)
