SEMARANG, ifakta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan distribusi elpiji subsidi 3 kg untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. Pemerintah secara aktif menyasar penyalahgunaan, terutama oleh pelaku usaha yang seharusnya tidak menggunakan gas subsidi.
Ahmad Luthfi menegaskan langkah tersebut saat meninjau distribusi elpiji di Karanganyar pada Rabu (8/4). Dalam inspeksi di SPPBE Wijaya Sarana Gasindo, ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga pada ketepatan distribusi.
Ia menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menikmati subsidi.
Iklan
“Penggunaan elpiji subsidi oleh sektor usaha harus segera dihentikan,” ujarnya, Rabu (8/4).
Pemerintah provinsi juga meminta pemerintah kabupaten/kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk rutin melakukan inspeksi mendadak. Mereka menargetkan sektor usaha seperti hotel, restoran, katering (horeka), dan laundry. Jika petugas menemukan pelanggaran, mereka akan langsung menertibkannya.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik ilegal, seperti penimbunan dan pengoplosan elpiji.
Sementara itu, pasokan elpiji di Jawa Tengah tetap dalam kondisi aman. Berdasarkan laporan dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, stok elpiji mencapai 14.752 metrik ton.
Executive General Manager wilayah tersebut, Fanda Chrismianto, memastikan distribusi berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa masyarakat bisa membeli elpiji di pangkalan resmi dengan harga sesuai HET.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli elpiji secara berlebihan atau melakukan penimbunan. Di sisi lain, pelaku usaha diminta segera beralih ke elpiji non-subsidi demi menjaga keadilan distribusi energi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
(naf/kho)
