JAKARTA, ifakta.co — Pemerintah memastikan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meski terjadi gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan stok energi nasional masih dalam kondisi aman dan di atas ambang batas minimum.
“Cadangan BBM semuanya di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, avtur, hingga elpiji,” kata Bahlil dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Iklan
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
“Atas arahan Presiden, harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian, baik naik maupun turun. Artinya tetap menggunakan harga saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah bersama Pertamina dan pelaku usaha masih melakukan pembahasan lebih lanjut.
WFH ASN Mulai April 2026
Di sisi lain, pemerintah mengumumkan kebijakan baru berupa penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN, terutama sektor pelayanan publik dan sektor strategis.
WFH tidak berlaku bagi ASN di bidang kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor industri, energi, logistik, transportasi, hingga keuangan.
Kebijakan ini diproyeksikan sebagai salah satu langkah penghematan energi di tengah tekanan global terhadap pasokan minyak.
Harga Minyak Dunia Melonjak
Per Selasa (31/3/2026), harga minyak mentah Brent tercatat mencapai USD115,04 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menyentuh USD105,96 per barel.
Kenaikan ini dipicu konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu rantai pasok energi global.
Pakar: WFH Bukan Solusi Utama
Sejumlah ekonom menilai kebijakan WFH tidak cukup efektif dalam menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar menyebut kebijakan tersebut cenderung bersifat simbolik.
“Itu lebih ke arah gimmick saja. Penghematan kecil tidak akan signifikan terhadap beban besar subsidi energi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, yang menilai penghematan BBM harus dilakukan melalui bauran kebijakan.
Menurutnya, langkah seperti pembatasan BBM subsidi dan percepatan transisi energi menjadi lebih relevan.
Tekanan APBN dan Risiko Subsidi
Pakar juga mengingatkan potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak.
Setiap kenaikan USD1 per barel diperkirakan dapat menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Pengamat dari Monash University menilai akar persoalan bukan pada mobilitas ASN, melainkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
“Pengurangan perjalanan satu hari tidak signifikan. Masalah utama adalah ketergantungan impor dan sensitivitas APBN terhadap harga global,” ujarnya.
Belajar dari Negara Lain
Sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah agresif dalam menghemat energi.
Vietnam memangkas pajak bahan bakar, Myanmar menerapkan kuota pembelian BBM, sementara Thailand mengatur konsumsi energi hingga operasional transportasi publik.
Di Afrika, Nigeria bahkan mempercepat konversi kendaraan ke energi gas dan listrik untuk mengurangi ketergantungan BBM.
Diversifikasi Energi Jadi Kunci
Para pakar menilai, langkah jangka panjang yang perlu diambil pemerintah adalah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi serta mempercepat diversifikasi energi.
Selain itu, efisiensi anggaran dan realokasi belanja negara dinilai penting agar tekanan fiskal tidak semakin membesar.
WFH dinilai hanya sebagai kebijakan tambahan, bukan solusi utama dalam menghadapi krisis energi global yang berpotensi berkepanjangan.
(AMN)
