JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemangkasan belanja negara yang tidak produktif dilakukan sebagai langkah menutup celah penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama pakar dan jurnalis, Kamis (19/3/2026), Prabowo mengungkapkan pemerintah telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp 308 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahap awal efisiensi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan.
Iklan
Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo.
Ia menekankan, efisiensi besar-besaran menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan uang negara sekaligus meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.
Menurutnya, penghematan tersebut diperoleh dari penyisiran berbagai pos belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika tidak dikendalikan, pos anggaran tersebut berpotensi membebani keuangan negara.
Prabowo juga menyoroti tingginya indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia yang berada di level 4, serta Vietnam di angka 3,6.
Tingginya ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sehingga mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.
Dengan nilai APBN mendekati Rp 3.700 triliun atau sekitar 230 miliar dolar AS, Prabowo memperkirakan tingkat inefisiensi mencapai 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS.
“Ini artinya sekitar 30 persen lebih tidak efisien dibanding negara lain di kawasan. Kalau dihitung, nilainya bisa mencapai 75 miliar dolar AS yang tidak efisien,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, langkah efisiensi yang dilakukan saat ini baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang penghematan, terutama pada belanja rutin yang tidak esensial.
Beberapa pos yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti praktik pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang kerap dilakukan berulang setiap tahun.
Prabowo turut menyinggung maraknya kegiatan kajian yang dinilai belum menyentuh persoalan utama seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam menghadapi potensi krisis global, ia juga membuka wacana perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk kemungkinan penerapan work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.
“Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen pegawai bisa kerja dari rumah,” ujarnya. (AMN)
