JAKARTA, ifakta.co – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menambah 10 gudang ketahanan pangan baru pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri yang diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di kawasan Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Kapolri menjelaskan, hingga saat ini Polri telah mengoperasikan 18 gudang ketahanan pangan yang tersebar di 12 polda. Pada tahun depan, Polri berencana membangun 10 gudang tambahan di delapan polda, sehingga total gudang ketahanan pangan Polri mencapai 28 unit.

Iklan

“Setiap gudang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton,” ujar Kapolri.

Selain gudang reguler, Polri juga tengah membangun gudang berkapasitas besar di wilayah Polda Metro Jaya dengan daya tampung mencapai 10.000 ton, guna memperkuat cadangan pangan strategis nasional.

Kapolri berharap keberadaan gudang-gudang tersebut mampu meningkatkan efisiensi penyimpanan, mempercepat distribusi bahan pangan, serta menjaga stabilitas pasokan di berbagai daerah.

“Ke depan, pembangunan gudang ketahanan pangan akan dilakukan di seluruh polda jajaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan 30 gudang filial, yang terdiri atas 25 gudang aset Polri, tiga gudang aset pemerintah daerah, satu gudang milik KPU, serta tiga gudang pinjam pakai milik masyarakat. Gudang-gudang tersebut difokuskan di wilayah Papua, yang hingga kini belum memiliki fasilitas penyimpanan milik Bulog.

Menurut Kapolri, keberadaan gudang-gudang ini diharapkan tidak hanya memperkuat rantai pasok pangan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri, dengan pusat kegiatan berlangsung di SPPG Palmerah, Jakarta Barat.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Zulkifli Hasan, Djamari Chaniago, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikra.

(wal)