MUARA ENIM, Ifakta.co – Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan On-line (PD IWO) Muara Enim, Bahri, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota, mengeluarkan pernyataan tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian tertentu. Selasa (27/01).
Menurutnya, gagasan yang tengah berkembang ini bukan hanya sekadar perubahan struktur birokrasi, melainkan langkah mundur yang berpotensi menghancurkan capaian reformasi demokrasi yang telah dirintis bangsa selama lebih dari dua dekade.
“Kita tidak bisa mengabaikan sejarah panjang perjuangan bangsa untuk mewujudkan institusi penegak hukum yang netral dan independen.
Iklan
Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian jelas bertentangan dengan semangat reformasi pasca-1998 yang telah mengubah wajah ketatanegaraan Indonesia,” tegas Bahri dalam rapat koordinasi dengan jajaran PD IWO Muara Enim.
Ia menjelaskan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden bukanlah kebetulan, melainkan hasil konsensus politik dan konstitusional yang matang.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, kedudukan ini menjadi tonggak penting yang mengakhiri era dwifungsi ABRI dan menegaskan profesionalisme Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.
“Reformasi sektor keamanan tidak dilakukan hanya untuk sekadar mengganti nama atau struktur. Tujuannya adalah menciptakan kepolisian yang profesional, bebas dari intervensi kepentingan politik praktis, dan benar-benar akuntabel kepada publik.
Penempatan Polri di bawah Presiden dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pengawasan berjalan sesuai konstitusi melalui lembaga-lembaga negara yang telah ada,” jelas Bahri.
Sebagai perwakilan pers yang selalu mengawal transparansi dan akuntabilitas institusi negara, Bahri mengingatkan bahaya yang mungkin muncul jika wacana tersebut terealisasi.
“Jika Polri diletakkan di bawah kementerian, maka kita menghadapi risiko besar terjadinya subordinasi politik dan tumpang tindih kewenangan.
Ini tidak hanya akan memperpanjang rantai komando birokrasi yang sudah terlalu panjang, tetapi juga membuka ruang luas untuk konflik antar-lembaga yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bahri, desain kelembagaan Polri saat ini telah disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman geografis dan sosial yang kompleks.
Struktur komando nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah menjadi kunci untuk menjamin stabilitas nasional, pelayanan publik yang merata, serta penegakan hukum yang tidak mengenal batas wilayah.
“Kita tidak bisa mengabaikan kondisi geografis kita. Sistem keamanan yang terintegrasi sangat penting untuk menjamin bahwa keadilan dan keamanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di pulau besar maupun pelosok terpencil,” tambahnya.
Bahri juga menekankan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Polri sudah berjalan sesuai aturan melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Sebagai lembaga pendukung Presiden dalam perumusan kebijakan dan pengangkatan Kapolri, Kompolnas telah menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances yang sah secara konstitusional.
“Daripada sibuk mengubah struktur yang sudah terbukti kokoh, seharusnya energi kita fokus pada hal-hal yang lebih konstruktif: memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi setiap kebijakan kepolisian, mendorong reformasi internal yang lebih mendalam, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahri juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk berhati-hati dalam mengeluarkan wacana perubahan besar terhadap institusi strategis seperti Polri.
Jika selama ini terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjalanan institusi, langkah yang paling efektif adalah melakukan evaluasi internal yang mendalam dan memperbaiki sistem dari dalam, bukan dengan mengubah struktur dasar yang telah menjadi tulang punggung demokrasi.
“Reformasi bukan untuk diputar balik atau digunakan sebagai dalih untuk mengejar kepentingan tertentu.
Kita telah bekerja keras membangun capaian demokrasi selama lebih dari dua dekade, dan tidak boleh ada satupun pihak yang mencoba mencederainya. PD IWO Muara Enim beserta seluruh jajaran dan anggota kami secara tegas dan tanpa kompromi menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Kita akan terus mengawal proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Bahri dengan tegas.
