TANGERANG, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Bahan Pokok menjelang Bulan Suci Ramadan serta persiapan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Intan menegaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada tahun 2026 tidak boleh bersifat seremonial. Program tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan miskin ekstrem.

“Gerakan Pangan Murah ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan hanya seremonial. Paket pangan juga tidak perlu dibakukan, tetapi menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi harga pasar. Jika telur dan ayam sedang mahal, maka itu yang harus kita hadirkan,” ujar Intan.

Iklan

Ia menjelaskan, subsidi harga dalam GPM 2026 direncanakan berkisar antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per paket. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Intan meminta para camat segera melakukan validasi data warga miskin dan miskin ekstrem, terutama di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang seperti Teluknaga, Pakuhaji, Sepatan, Kronjo, Kemiri, dan Mekar Baru.

Selain itu, Wakil Bupati juga mendorong keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan guna mendukung GPM sekaligus menekan harga di pasaran.

“Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi peternakan ayam pedaging dan petelur, khususnya di Kresek dan Gunung Kaler. Potensi ini harus kita berdayakan agar selain mendukung GPM, juga bisa menstabilkan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Intan mengingatkan bahwa faktor cuaca dengan intensitas hujan tinggi berpotensi mengganggu sektor pertanian dan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai, dan bawang.

“Dampak cuaca harus menjadi perhatian bersama. Saya sudah turun langsung ke lapangan, minyak goreng mulai langka dan di beberapa pasar harganya sudah melampaui harga eceran tertinggi. Telur dan ayam juga kerap mengalami kenaikan pada waktu-waktu tertentu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin dan berkala, serta mengambil langkah-langkah intervensi lintas sektor apabila terjadi lonjakan harga.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Cabang Tangerang, Riki Pebriadi, melaporkan bahwa kondisi stok pangan di wilayah Tangerang Raya masih dalam kondisi aman. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sekitar 54.300 ton yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga hampir satu tahun ke depan.

“Selain beras, stok minyak goreng ‘Minyak Kita’ sekitar 11.000 ton, serta minyak premium, gula pasir, dan komoditas pangan lainnya juga tersedia untuk mendukung stabilisasi harga,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Tangerang masih terkendali. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pemantauan harga mingguan serta intervensi pasar, termasuk distribusi minyak goreng langsung ke pengecer dan pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi secara berkala sepanjang tahun 2026.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten, perwakilan organisasi perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tangerang, Perum Bulog Cabang Tangerang, serta instansi terkait lainnya.

(Sb-Alex)