TOKYO, ifakta.co — Pemerintah Jepang secara resmi mendesak China agar segera mencabut kebijakan kontrol ekspor terhadap produk dwiguna (dual-use) yang diberlakukan untuk pasar Jepang. Produk dwiguna merupakan barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil sekaligus militer, dan pembatasan ekspor tersebut dinilai mengganggu rantai pasok industri strategis Jepang.
Desakan itu disampaikan oleh pemerintah Jepang melalui jalur diplomatik kepada China, menyusul meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap dampak pembatasan tersebut.
Sejumlah sektor penting, termasuk manufaktur berteknologi tinggi, elektronik, dan otomotif, dilaporkan mulai merasakan tekanan akibat keterlambatan pasokan bahan dan komponen penting.
Iklan
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) menilai kebijakan China tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas dan transparan. Tokyo menegaskan bahwa produk dwiguna yang diimpor Jepang digunakan untuk kepentingan sipil dan industri, bukan untuk tujuan militer, sehingga pembatasan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
“Pembatasan ini berpotensi merusak kepercayaan dan stabilitas hubungan ekonomi bilateral,” ujar seorang pejabat Jepang, seraya menambahkan bahwa Jepang berharap dialog konstruktif dapat segera dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, pihak Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyatakan bahwa kontrol ekspor dilakukan demi menjaga keamanan nasional dan kepentingan strategis negara. Namun, Jepang meminta agar kebijakan tersebut diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif terhadap mitra dagang tertentu.
Analis hubungan internasional menilai ketegangan ini mencerminkan meningkatnya persaingan geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Timur. Meski demikian, kedua negara memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat, sehingga jalur dialog dinilai menjadi opsi paling realistis untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Tokyo menegaskan akan terus mengupayakan pembahasan intensif dengan Beijing, baik melalui pertemuan bilateral maupun forum internasional, demi memastikan kelancaran perdagangan dan stabilitas ekonomi regional.(J0)
