PRABUMULIH, ifakta.co — Belum sepenuhnya pulih dari dampak banjir dan angin puting beliung yang terjadi beberapa hari lalu, warga Kota Prabumulih kembali dihadapkan pada persoalan serius. Kali ini, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar memicu keresahan, terutama bagi pengguna kendaraan bermesin diesel dan pelaku usaha kecil.
Kelangkaan solar bersubsidi dilaporkan terjadi hampir di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kota Prabumulih.
Kondisi tersebut diduga tidak semata-mata disebabkan oleh kendala distribusi, melainkan mengarah pada dugaan adanya permainan oknum tertentu yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi, sehingga merugikan masyarakat kecil.
Iklan
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan diesel di sejumlah SPBU. Bahkan, antrean tersebut kerap menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi pengisian bahan bakar.
Salah seorang sopir travel, Mat, mengaku kecewa dengan situasi yang dialaminya. Ia menyebut telah mengantre sejak pagi hari, namun hanya mendapatkan jatah pengisian solar sebesar Rp150 ribu untuk satu kali penggunaan barcode MyPertamina.
“Sudah antre dari pagi, Pak. Paling banyak cuma dapat Rp150 ribu. Karena ini untuk cari makan, terpaksa diambil daripada tidak dapat sama sekali,” ujarnya.
Kekecewaan Mat semakin bertambah setelah ia melihat adanya kejanggalan di lapangan.
Menurut pengamatannya, terdapat kendaraan dengan jenis yang sama justru dapat mengisi solar hingga Rp500 ribu dalam satu kali pengisian.
“Mobilnya sama-sama Panther. Tapi ada yang bisa mengisi sampai Rp500 ribu. Saat ditanya ke petugas, jawabannya singkat, itu jatah,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik pendistribusian solar subsidi yang tidak merata dan berpotensi diskriminatif. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Para pemilik kendaraan diesel pun mendesak aparat berwenang untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan distribusi solar subsidi.
“Jangan sampai solar subsidi justru dinikmati pengepul atau pihak tertentu. Biasanya solar itu dijual kembali ke perusahaan dengan harga lebih mahal. Yang dirugikan jelas masyarakat,” tegas salah seorang warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kesumawardhana, SH, SIK, M.Si, saat dikonfirmasi pada Selasa (30/12/2025), menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat.
“Iya, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami tindak lanjuti perihal tersebut,” ujarnya singkat.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan serta membongkar dugaan praktik penyimpangan yang meresahkan masyarakat tanpa pandang bulu.
