JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah daerah di 36 provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Penetapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan batas akhir pengumuman pada 24 Desember 2025.

Dari keseluruhan provinsi, mayoritas UMP 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dua provinsi tercatat belum mengumumkan UMP 2026, yakni Aceh dan Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyebut Aceh berpeluang tidak menaikkan UMP tahun depan. Hal ini dipertimbangkan karena kondisi daerah yang masih terdampak bencana.

Lihat Juga:
Pemerintah Gulirkan Diskon Besar-besaran Transportasi Nataru, Seskab: Jangan Anggap Rutinitas Tahunan

Iklan

“Untuk Aceh, besar kemungkinan masih menggunakan UMP 2025 karena mempertimbangkan kondisi pascabencana,” ujar Indah.

Dengan demikian, UMP Aceh 2026 diperkirakan tetap sebesar Rp3.685.615, sama seperti tahun 2025.

Lihat Juga:
Presiden Prabowo Bahas Kampung Haji hingga Pemulihan Bencana Sumatra di Hambalang

Sementara itu, Papua Pegunungan hingga kini belum menetapkan UMP 2026. Pemerintah pusat masih menunggu keputusan dari provinsi tersebut hingga akhir Desember. Sebagai catatan, UMP Papua Pegunungan pada 2025 berada di angka Rp4.285.847.

Daftar UMP 2026 di Sejumlah Provinsi

Berikut ringkasan UMP 2026 di berbagai provinsi yang telah diumumkan:

Lihat Juga:
Seskab dan Menteri PU Tinjau Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatra

DKI Jakarta: Rp5.729.876

Papua Selatan: Rp4.508.850

Papua: Rp4.436.283

Papua Tengah: Rp4.295.848

Bangka Belitung: Rp4.035.000

Sulawesi Utara: Rp4.002.630

Sumatera Selatan: Rp3.942.963

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088

Kepulauan Riau: Rp3.879.520

Papua Barat: Rp3.840.947

Di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, UMP 2026 juga tercatat mengalami kenaikan, di antaranya Kalimantan Timur sebesar Rp3.759.313 dan Sulawesi Tenggara Rp3.306.496.

Adapun provinsi dengan UMP terendah pada 2026 berada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, seperti Jawa Tengah Rp2.317.386, Jawa Barat Rp2.317.601, serta Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898.

Pemerintah menegaskan penetapan UMP 2026 bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

(Amin)