BANDA ACEH, ifakta.co — Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak pernah mengajukan permohonan bantuan ke lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem menyusul beredarnya informasi pengiriman surat kepada dua badan PBB, yakni UNICEF dan UNDP. Ia mengaku tidak mengetahui proses pengiriman surat tersebut karena tidak berasal dari kewenangan Pemerintah Aceh.
“Kalau surat itu, kita tidak tahu karena bukan dari pemerintah. Itu dibuat oleh LSM dan berada di luar kewenangan kami,” ujar Mualem di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Iklan
Mualem menegaskan, hingga kini Pemerintah Aceh tidak pernah secara resmi meminta bantuan dari pihak asing. Meski demikian, ia menyatakan tidak menutup pintu apabila ada pihak internasional yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan secara sukarela kepada korban bencana.
“Prinsipnya kita tidak meminta. Tapi kalau ada yang mau membantu, silakan. Itu saja,” katanya.
Terkait kemungkinan keterlibatan bantuan luar negeri, Mualem berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat memberikan penegasan resmi agar pemerintah daerah tidak keliru dalam menentukan langkah kebijakan.
“Kami menunggu arahan pusat. Kalau Presiden menyatakan sanggup, ya berarti sanggup. Semua keputusan ada di pemerintah pusat,” ucapnya.
Sebelumnya, UNICEF dan UNDP menyampaikan telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait dukungan penanganan pascabencana yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Dalam keterangan tertulis Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, disebutkan bahwa PBB terus memantau perkembangan situasi dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam respons darurat di daerah terdampak.
Dukungan yang diberikan bersifat teknis dan disesuaikan dengan mandat program yang sedang berjalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
UNDP Indonesia juga mengonfirmasi telah menerima surat tersebut pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan kajian untuk menentukan bentuk dukungan paling tepat bagi tim penanggulangan bencana nasional serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat pemulihan dini yang diemban lembaga tersebut.
(Amin)
