JAKARTA, ifakta.co — Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Pemerintah Indonesia segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menilai skala kerusakan dan besarnya dampak yang ditimbulkan tidak lagi mampu ditangani oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kita butuh bantuan dari dunia internasional saat ini. Karena saat ini, kita di Sumatra berhadapan dengan krisis kemanusiaan,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025.
Menurutnya, hingga hari kedelapan pascabencana, ribuan warga Aceh masih belum mendapatkan bantuan. Kondisi ini diperparah dengan logistik yang menumpuk di sejumlah bandara karena tidak dapat didistribusikan ke lokasi pengungsian.
Iklan
Keterbatasan armada udara, terutama helikopter, menjadi kendala utama, sementara akses darat terputus akibat jalan dan jembatan yang rusak.
“Setelah banjir, Aceh berhadapan dengan bencana kelaparan. Dan ini terjadi di depan mata Pemerintah Indonesia yang enggan menetapkan status darurat nasional,” ujar Alfian.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya terbuka terhadap bantuan internasional.
Menurut Alfian, penanganan bencana bukan persoalan gengsi atau kemampuan pemerintah, melainkan tentang menyelamatkan nyawa para penyintas.
Alfian juga menuding pemerintah menghambat masuknya bantuan dari negara lain ke wilayah Sumatra.
Ia menilai keputusan politik lebih diutamakan dibanding keselamatan masyarakat.
“Jika mereka menutup mata, maka kita harus buka suara untuk menggemakan referendum. Apa yang terjadi di Aceh saat ini adalah bukti ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana Sumatra dan orang-orang yang terancam di dalamnya,” katanya.
Ia menegaskan Aceh perlu mengevaluasi hubungan yang dianggap tidak seimbang dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah Indonesia berbohong tentang kemampuan mereka menangani kondisi di Sumatra saat ini. Aceh harus mengevaluasi hubungan yang tak seimbang ini,” ujarnya.
(Amin)
