JAKARTA, ifakta.co — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan permohonan maaf setelah mengakui bahwa ia keliru menilai skala kerusakan akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir.
Permintaan maaf itu disampaikan Suharyanto saat meninjau wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Minggu (30/11/2025).
“Saya benar-benar tidak mengira dampaknya sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” ujar Suharyanto kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau kawasan terdampak di Kecamatan Batangtoru.
Iklan
BNPB Pastikan Penanganan Bencana Terus Dipacu
Suharyanto menegaskan bahwa upaya penanganan pascabencana terus berjalan, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pendataan kerusakan.
BNPB bersama TNI, Polri, dan berbagai kementerian disebut telah mengerahkan sumber daya untuk membantu pemerintah daerah di wilayah terdampak.
“Bukan berarti kami tidak peduli. Pemerintah pusat tetap memberikan dukungan maksimal,” kata Suharyanto.
Ia menyebut Presiden sudah mengirimkan bantuan besar-besaran, termasuk pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI untuk menjangkau wilayah terisolasi akibat infrastruktur yang rusak.
Respons atas Kritik Publik
Sebelumnya, Suharyanto sempat menuai kritik setelah pada Jumat (28/11/2025) menyampaikan bahwa kondisi banjir di sejumlah daerah Sumatera “relatif membaik” saat melihat situasi di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan setelah beredarnya berbagai video berdurasi pendek di media sosial yang menunjukkan kondisi mencekam banjir di beberapa titik.
Ia menegaskan kembali bahwa wilayah yang paling parah terdampak adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, sementara daerah lain disebut mulai pulih.
Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Terkait status bencana, Suharyanto menyampaikan bahwa banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat provinsi sehingga belum diusulkan sebagai bencana nasional.
Meski demikian, ia memastikan status tersebut tidak mengurangi skala intervensi pemerintah pusat.
“Statusnya tingkat provinsi, tetapi penanganan dari pusat tetap maksimal,” ujarnya.
BNPB sebelumnya mencatat jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera telah bertambah menjadi 604 orang, sementara ratusan lainnya masih dalam proses pencarian.
(Amin)
