JAKARTA,-ifakta co. — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) baru. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, dilantik menggantikan Marullah Matali yang memasuki masa purnabakti pada akhir November 2025. Pelantikan digelar di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2025) siang, dipimpin Gubernur DKI.
Sejak pagi, kawasan Balai Kota terlihat dipenuhi karangan bunga ucapan selamat untuk Uus dari kepala dinas, DPRD DKI, hingga BUMD. Sejumlah papan ucapan bahkan sudah mencantumkan jabatan baru Uus sebagai Sekda.
Rekam Jejak Birokrat Lapangan
Iklan
Uus dikenal sebagai birokrat karier yang meniti posisi dari bawah: lurah, camat, hingga akhirnya menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Rekam pengalamannya dianggap memenuhi kebutuhan penguasaan peta birokrasi DKI dari lapangan sampai ke tingkat provinsi.
Ia dipandang sebagai salah satu nama terkuat sejak awal proses seleksi Sekda yang juga melibatkan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemprov.
Jadi Saksi Kasus Disbud, Integritas Disorot
Meski demikian, penunjukan Uus bukan tanpa catatan. Namanya sempat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Hal itu memunculkan kritik dari sejumlah aktivis terkait aspek integritas.
Uus sendiri menyatakan kepada media bahwa pemanggilan dirinya hanya bersifat klarifikasi administratif dan tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam proyek tersebut.
“Saya hanya dimintai konfirmasi soal kehadiran dalam acara, bukan bagian dari penggunaan anggaran,” ujarnya singkat usai pelantikan.
Aktivis antikorupsi yang turut diminta tanggapannya berharap Uus bersikap terbuka dan menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi dalam setiap kebijakan anggaran.
“Publik berhak yakin bahwa setiap rupiah APBD dikelola oleh sosok yang bersih,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya saat ditemui di halaman Balai Kota.
Ujung Tombak Koordinasi dan Agenda Strategis
Sebagai Sekda, Uus akan memimpin koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi penghubung utama antara Gubernur, DPRD, serta Pemerintah Pusat dalam menjalankan agenda prioritas Jakarta.
Tantangan besar menunggu, mulai dari percepatan layanan publik, proyek-proyek strategis wilayah, sampai pembenahan tata kelola anggaran agar lebih efisien dan akuntabel.
“Birokrasi harus hadir lebih cepat dan responsif. Itu fokus pertama saya,” kata Uus dalam wawancara singkat.
Di sisi lain, kehadiran Uus dianggap sebagai langkah menjaga kesinambungan pemerintahan, mengingat ia sudah terlibat erat dalam berbagai program di DKI sebelumnya.
