JAKARTA, ifakta.co – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase baru. Kursi kepemimpinan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, kembali diguncang setelah beredar surat edaran yang menyatakan dirinya tak lagi menjabat sejak 26 November 2025.
Surat yang ramai beredar itu bertanda tangan elektronik Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir, serta Katib PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir. Dokumen bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tersebut berisi tindak lanjut atas Risalah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025.
Dalam surat itu disebutkan bahwa kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di tangan Rais Aam selama terjadi kekosongan jabatan ketua umum. Syuriyah juga menyatakan Gus Yahya telah melewati tenggat waktu tiga hari yang diberikan untuk mengundurkan diri.
Iklan
“Ketika tenggat waktu tidak diindahkan, opsi kedua dalam risalah rapat otomatis berlaku, yakni pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU. Karena itu surat edaran ini diterbitkan,” ujar Ahmad Tajul dalam keterangan tertulis.
Gus Yahya Menolak Mengakui Surat Edaran
Merespons surat tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih sah sebagai ketua umum PBNU.
Ia menyebut dokumen yang beredar tidak memenuhi standar administrasi organisasi.
Menurutnya, surat itu tidak ditandatangani oleh empat unsur Syuriyah dan Tanfidziyah sebagaimana aturan PBNU. Gus Yahya juga menyoroti adanya watermark “draft” serta tanda tangan elektronik yang disebutnya tidak valid.
“Surat itu tidak sah. Bila discan, tanda tangan di situ akan muncul sebagai tidak autentik,” kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.
Komunikasi dengan Rais Aam Masih Buntu
Gus Yahya mengaku telah berupaya membangun komunikasi dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, untuk menyelesaikan polemik ini. Namun, hingga kini belum ada respons.
“Saya sudah meminta waktu menghadap. Sampai sekarang belum dijawab. Mungkin saya akan mengirim pesan lagi,” ujarnya.
Ia menyayangkan rapat harian Syuriyah sebelumnya yang disebut tidak memberinya ruang untuk memberikan klarifikasi.
PBNU Memanas, Klaim Kendali Mengemuka
Beredarnya surat edaran ini menambah panas dinamika internal PBNU.
Dua kubu kini sama-sama mengklaim kendali atas organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Belum ada pernyataan resmi dari Rais Aam PBNU terkait polemik ini. Sementara itu, situasi di internal PBNU diperkirakan terus bergerak seiring langkah masing-masing pihak mengonsolidasikan dukungan.
(Amin)
