JAKARTA ,- ifakta,– Pengamat sekaligus alumni Universitas Malikussaleh (Unimal), Muhammad Amin, mengkritik keras pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai tidak memahami kekhususan Aceh dalam jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Amin, Aceh memiliki otonomi khusus yang mengatur alur pengelolaan kebijakan termasuk sektor pertanian, sehingga setiap kebijakan kementerian tidak bisa asal disamaratakan dengan daerah lain.
“Seharusnya Mentan paham, Aceh itu punya jalur sendiri dalam mengelola sektor pertanian. Ini diatur jelas dalam regulasi tentang kekhususan Aceh. Kalau kementerian tidak paham ini, yang rugi justru petani,” tegas Amin kepada wartawan ifakta , Rabu,26/11/25
Iklan
Amin menyebut sikap pemerintah pusat yang seringkali mengabaikan kekhususan Aceh menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas sektor. Padahal, kata dia, Aceh memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional bila dikelola sesuai karakteristik wilayah dan sosial masyarakatnya.
“Kementerian harus jeli. Jangan sampai program nasional datang ke Aceh tapi tidak sesuai kebutuhan lapangan. Kalau begitu yang terjadi cuma proyek, hasilnya nihil,” ujar dia.
Ia mendorong Pemerintah Aceh lebih vokal memperjuangkan hak kekhususan dan tidak ragu menegur kementerian yang melangkahi kewenangan daerah.
“Mentan itu pejabat publik. Kritik ini bukan serangan pribadi, tapi reminder agar pusat belajar sejarah Aceh dan menghargai regulasi yang sudah disahkan negara,” tambahnya.
Amin menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pusat dan Aceh agar pembangunan pertanian tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyejahterakan petani dari Sabang hingga Gayo.
