BANDA ACEH, ifakta.co – Penjabat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengungkapkan sejumlah poin penting yang ia sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat keduanya bertemu di Jakarta pada Kamis malam (13/11/2025). 

Hal itu disampaikan Mualem dalam sambutannya ketika mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mualem bercerita bahwa pertemuannya dengan Presiden berlangsung intensif. 

Iklan

Keduanya berdiskusi selama hampir tiga jam mengenai berbagai isu strategis terkait pembangunan dan kebutuhan mendesak di Aceh.

“Saya menyampaikan banyak hal kepada Presiden, terutama terkait kebutuhan anggaran untuk mempercepat pembangunan di Aceh,” ujar Mualem di hadapan tamu undangan.

Menurutnya, Presiden Prabowo langsung merespons positif sejumlah usulan yang ia ajukan. Salah satunya adalah tambahan dana pembangunan untuk Aceh sebesar Rp 8 triliun. 

Mualem menegaskan bahwa komitmen tersebut merupakan langkah besar dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Tidak hanya soal anggaran, Mualem juga menyampaikan keluhan para nelayan Aceh yang selama ini terdampak kedangkalan beberapa kuala dan jalur keluar-masuk kapal. 

Kondisi tersebut menghambat aktivitas melaut dan berdampak pada pendapatan masyarakat pesisir.

Mendengar laporan itu, Presiden Prabowo disebut langsung menyetujui rencana pengerukan untuk mengatasi kedangkalan tersebut. 

“Beliau memahami keresahan para nelayan dan siap membantu pengerukan agar aktivitas di kuala bisa normal kembali,” ucap Mualem.

Langkah-langkah ini, menurut Mualem, menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kebutuhan Aceh, terutama di sektor pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Aceh sendiri berlangsung khidmat. 

Pengangkatan Nanang Agus Sutrisno diharapkan memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah, sehingga setiap anggaran pembangunan dapat tersalurkan dengan baik dan bertanggung jawab.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat serta penguatan fungsi pengawasan di daerah, Mualem optimistis Aceh dapat bergerak lebih cepat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

(mhd_amin)