TANGERANG, ifakta.co – Ketua Umum DPP Lembaga Studi Ilmu Hukum Indonesia Bersatu (Lesim), Mursalim, membantah keras pernyataan yang menuding Pemerintah Kabupaten Tangerang kehilangan arah. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan jauh dari fakta kinerja nyata pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.
Mursalim menjelaskan bahwa Pemkab Tangerang hingga saat ini terus menjalankan pembangunan infrastruktur, percepatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pengendalian banjir, penurunan angka stunting, serta memperluas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan aktivitas inspeksi lapangan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati bukan seremonial, tetapi upaya memastikan program berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, anggapan bahwa pemerintah daerah sibuk dengan kegiatan seremonial mengabaikan fakta bahwa setiap agenda pimpinan daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan pada hari libur, keduanya tetap turun ke lapangan untuk berdialog, mendengar keluhan warga, dan memastikan solusi cepat dapat diterapkan.
Iklan
Prestasi pemerintah daerah juga memperkuat bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan. Pada tahun 2025, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid meraih prestasi penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Keterbukaan Informasi Publik atas komitmennya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan dengan mudah dan akuntabel.
Terkait isu dugaan korupsi lahan RSUD Tigaraksa, Mursalim menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan ruang penuh kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan tanpa intervensi. Ia menyatakan bahwa Pemkab Tangerang tidak pernah menutupi proses apa pun dan justru mendorong agar penyelidikan berjalan transparan,” kata Mursalim kepada ifakta.co Jumat (14/11/25)
Mursalim juga menilai seruan agar Bupati “menepi” tidak tepat, karena ritme kerja pemerintah daerah justru semakin progresif. Transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan, dan percepatan pembangunan dilakukan secara konsisten serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa Kabupaten Tangerang membutuhkan stabilitas kepemimpinan, bukan opini yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat melihat sendiri berbagai hasil pembangunan, mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penataan lingkungan, modernisasi administrasi, hingga program sosial yang berpihak kepada warga kurang mampu.
Mursalim menegaskan bahwa pihaknya menghargai kritik yang konstruktif, namun menolak opini yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta lapangan. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah, bukan narasi sepihak yang menimbulkan kegaduhan.
Hingga rilis ini disampaikan, Pemkab Tangerang memastikan seluruh jajaran tetap bekerja maksimal demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang lebih maju, tertata, transparan, dan berdaya saing.
(Sb-Alex)
