TANGERANG, ifakta.co — Kegiatan penataan halaman di SMP Negeri 1 Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Selain dari Humas Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia (DPP GWI), kritik juga datang dari Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler, Alex, yang menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang belum maksimal dalam pengawasan proyek-proyek fisik di bawah kewenangannya.
Proyek dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp199.440.000 yang bersumber dari APBD Tahun 2025 itu dikerjakan oleh CV Putri Nurul Perkasa. Namun, hasil pekerjaan di lapangan justru menimbulkan dugaan kejanggalan karena terlihat banyak material paving bekas dan rusak yang digunakan.
Jamin, selaku Wakil Humas DPP GWI, menilai proyek tersebut sangat minim pengawasan dan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang transparan.
Iklan
“ Kegiatan penataan halaman di SMPN 1 Mekar Baru kami duga banyak kejanggalan. Batu paving bekas dan sompel masih terpasang, diduga demi menekan biaya untuk meraup keuntungan lebih besar,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Jamin menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan dan mendorong adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“ GWI siap melayangkan surat resmi ke Dinas Pendidikan. Kami minta agar proyek ini diperiksa secara menyeluruh dan kontraktor yang bermain-main dengan anggaran pendidikan diberi sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, PPTK bagian SMP, Dedi, saat dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut, belum dapat memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan masih belum mendapat tanggapan.
Nada senada disampaikan Alex, Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler, yang menilai akar persoalan ini berasal dari lemahnya pengawasan internal Dinas Pendidikan sendiri.
“ Kepala dinas dan PPTK seolah hanya menerima laporan dan fee dari setiap kegiatan. Tidak ada kontrol langsung, dan inilah yang membuat kualitas proyek pendidikan buruk,” ujarnya.
Alex juga menyoroti maraknya proyek fisik di berbagai kecamatan yang tak sesuai prosedur, namun tetap dianggap selesai tanpa evaluasi berarti.
“ Banyak proyek yang tak sesuai aturan tapi selalu bisa ‘dibicarakan’. Wartawan yang mau konfirmasi pun sering hanya disodori amplop. Ini sudah keterlaluan dan mencoreng dunia pendidikan,” tegasnya lagi.
Ia kemudian mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang agar memperketat pengawasan terhadap seluruh OPD, terutama Dinas Pendidikan, agar tidak hanya fokus pada laporan administrasi.
“ Pak Bupati, mohon buka mata dan buka telinga. Anggaran pendidikan jangan dijadikan ajang bancakan. Lebih baik dialihkan untuk kepentingan masyarakat seperti penerangan jalan yang hingga kini masih minim,” kata Alex.
Alex mencontohkan kondisi jalan Syekh Nawawi Tanara – Jenggot yang hingga kini gelap gulita tanpa penerangan, meski sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga.
“ Ironis, jalan itu gelap bertahun-tahun, tapi proyek yang masih utuh justru dianggarkan lagi hingga ratusan juta bahkan miliaran. Ini sangat janggal dan harus diaudit,” tutupnya.
(Tim)
