PRABUMULIH – Ketua Umum Markas Besar Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (MB-PKRI) Prabumulih, Arief Ahong, mempertanyakan adanya dugaan praktik permainan dalam pencairan Uang Persediaan (UP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Arief, tanpa adanya pencairan UP, aktivitas operasional di setiap OPD tidak akan bisa berjalan optimal. Pasalnya, dana UP yang biasanya diberikan di awal tahun anggaran menjadi modal awal bagi dinas-dinas untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan.
Namun, Arief menilai terdapat indikasi adanya “titipan uang” atau permainan tertentu saat proses pencairan dilakukan. Hal itu, kata dia, perlu menjadi perhatian serius agar sistem keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel.
Iklan
“Kalau uang UP ini terlambat atau bahkan dipermainkan, otomatis jalannya pemerintahan akan terhambat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses ini,” tegasnya. (Eddy)
