JAKARTA, ifakta.co — Pemerintah resmi menyiapkan Paket Ekonomi 2025 yang diprioritaskan untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat. Paket kebijakan ini mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Presiden menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus mampu menjawab tantangan utama, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Airlangga.
Iklan
Program Akselerasi 2025
Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah tahun depan antara lain:
Program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta tahap awal.
Perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata.
Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek daring, supir, dan kurir logistik.
Program padat karya tunai dengan target serapan 609 ribu orang.
Peningkatan kualitas permukiman dan fasilitas bagi gig economy, serta percepatan digitalisasi sistem perizinan di 50 daerah.
Program yang Dilanjutkan 2026
Pada 2026, pemerintah memperpanjang sejumlah insentif, antara lain:
PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029.
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dan industri padat karya.
Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja sektor non-formal.
Program Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah juga menargetkan penciptaan jutaan lapangan kerja baru melalui program strategis, di antaranya:
80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang dapat menyerap hingga 1 juta pekerja pada akhir 2025.
Revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Pantura dengan target 168 ribu tenaga kerja.
Modernisasi 1.000 kapal nelayan yang membuka 200 ribu lapangan kerja.
Replanting 870 ribu hektare perkebunan rakyat dengan potensi 1,6 juta tenaga kerja.
Dorongan untuk Pertumbuhan Inklusif
Paket kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
“Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan membuka kesempatan kerja luas bagi masyarakat,” tambah Airlangga.
Kebijakan Paket Ekonomi 2025 ini menjadi langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pondasi ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
(Sb-Alex)
