JAKARTA, ifakta.co – Anggota Komisi V DPR RI udjatmiko meminta pemerintah melanjutkan program rumah susun (rusun) untuk pesantren yang pernah dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode sebelumnya.
Menurutnya, program tersebut penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026.
“Nah di 2026 ini saya lihat belum ada postur anggaran untuk membangun rumah susun pesantren. Jadi kami mengusulkan rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Sudjatmiko dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Iklan
Program pembangunan rusun santri sebelumnya sempat berjalan cukup masif. Pada 2021, Kementerian PUPR tercatat menyelesaikan sekitar 35 unit rusun pesantren di 30 provinsi. Setiap bangunan menelan anggaran miliaran rupiah dan dilengkapi fasilitas dasar seperti meubelair, jaringan listrik, dan sanitasi layak.
Contohnya, di Kalimantan Barat berdiri satu tower dua lantai dengan tipe barak Rembunai berisi 21 unit yang mampu menampung hingga 84 santri. Fasilitasnya meliputi tempat tidur bertingkat, meja belajar, lemari, kamar mandi, hingga akses air bersih.
Rusun santri juga dibangun di Pondok Pesantren Al Mukminun, Kalimantan Utara. Hunian dua lantai itu berkapasitas 84 orang dengan fasilitas standar, mulai dari tempat tidur susun hingga lemari. Setelah serah terima, rusun tersebut langsung bisa dimanfaatkan oleh santri.
Selain soal rusun, Sudjatmiko juga menyoroti transportasi publik. Ia mendorong Kementerian Perhubungan proaktif meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum karena berdampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan efisiensi energi.
“Untuk Kementerian Perhubungan, bagaimana kita memperbanyak masyarakat menggunakan fasilitas publik. Ini bisa bermanfaat untuk semuanya, mulai dari penghematan BBM, lingkungan, sampai efisiensi energi,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut membahas anggaran dan perkembangan pagu efektif 2025. DPR menyetujui penyesuaian anggaran dari pagu indikatif ke nota keuangan, tambahan alokasi dari hasil buka blokir, serta permohonan tambahan pagu anggaran untuk 2026.
Mitra kerja yang hadir antara lain Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG. Sementara pembahasan anggaran untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta BNPP/Basarnas dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9/2025).
(my/my)
