JAKARTA – Gaji tunjangan anggota DPR RI yang jika dijumlahkan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan kembali menjadi sorotan publik. Polemik ini muncul di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menantang serta kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.
Selain gaji pokok, anggota dewan juga menerima berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan kehormatan, perumahan, transportasi hingga biaya perjalanan dinas. Besarnya nominal penghasilan ini menimbulkan kritik soal ketidakselarasan antara angka yang diterima dengan kinerja legislatif yang kerap dinilai belum maksimal menjawab kebutuhan rakyat.
“Di saat rakyat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja, angka gaji anggota DPR jelas menimbulkan kesenjangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat mendesak,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Jumat (22/8/2025).
Iklan
Namun, ada pula pandangan yang menyebut bahwa besarnya gaji anggota DPR perlu ditempatkan dalam kerangka profesionalisme. Dengan tanggung jawab legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kompleks, kesejahteraan anggota dewan dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi.
Meski begitu, publik mendesak agar DPR tidak hanya fokus pada aspek penghasilan, melainkan juga pada peningkatan kinerja, transparansi penggunaan anggaran, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Isu ini pun diperkirakan akan terus menjadi perdebatan, terlebih menjelang pembahasan APBN 2026 yang menuntut efisiensi di berbagai sektor.
(Sb-Alex)
